Hendra mengingatkan, belanja makan minum yang fantastis seringkali menjadi modus klasik penggerogotan APBD melalui penggelembungan harga, laporan fiktif, dan penunjukan rekanan yang tidak transparan.
Jika dibiarkan, lanjut dia, ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Halmahera Tengah yang dikenal sebagai daerah kaya nikel dengan APBD triliunan rupiah dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Jangan sampai daerah kaya SDA, tapi APBD-nya bocor hanya untuk urusan perut. Ini yang harus diluruskan,” pungkas Dr. Hendra Karianga.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah belum memberikan klarifikasi resmi terkait alokasi dan realisasi anggaran Mami Rp 19,5 miliar tersebut.***
Komentar