Sudah saatnya Presiden mengambil langkah tegas dan terukur. Pembersihan di tubuh ATR/BPN tidak boleh berhenti pada penindakan hukum oleh KPK semata, tetapi harus diikuti dengan reorientasi politik agraria dan reformasi birokrasi skala besar:
1. Pembaruan Politik Agraria yang Pro-Rakyat:
Memastikan bahwa kemudahan birokrasi pertanahan benar-benar menyasar pendaftaran tanah rakyat (PTSL), penyediaan land bank untuk perumahan umum, serta perlindungan hak atas tanah komunal, bukan sekadar pelicin izin pengembang besar.
2. Digitalisasi Total dan Transparansi Peta HGB:
Mengintegrasikan seluruh berkas pertanahan dan membuka akses peta HGB serta Izin Lokasi secara transparan guna memutus ruang gerak makelar dan “kementerian bayangan”.
3. Audit Tata Ruang dan Pemutihan Perizinan Bermasalah:
Melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang di wilayah kritis (seperti pesisir Tangerang dan perbukitan Bogor) yang terindikasi didapat melalui jalur transaksional.
Mengembalikan fungsi sosial tanah, meluruskan politik agraria nasional, dan memulihkan teknokrasi tata ruang bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hanya dengan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas, cita-cita menghadirkan keadilan spasial serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat sungguh-sungguh diwujudkan.
Komentar