PROBOLINGGO —Ketergantungan 80% pasokan pangan dari luar daerah akhirnya dijawab Pemkot Ternate dengan langkah konkret. Pemerintah Kota Ternate resmi menggandeng Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengamankan rantai pasok dan menahan laju inflasi di kota kepulauan.
Kerja sama itu ditandai dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah KAD di Kota Probolinggo, Rabu, 2 September 2026.
Acara yang difasilitasi Bank Indonesia ini dihadiri Wali Kota Probolinggo dr H Aminuddin, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris, dan Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila.
Ternate “Lapar” Pangan, 80% Impor dari Jawa Timur
Sekda Ternate Rizal Marsaoly blak-blakan soal kondisi daerahnya. Dengan luas daratan hanya 162,17 km² dan penduduk 218 ribu jiwa, Ternate bukan daerah penghasil pangan.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal Marsaoly.
Ketergantungan ini, kata Rizal, jadi biang kerok inflasi. Sekali jalur distribusi terganggu atau pasokan telat, harga langsung melambung di pasar Gamalama.
Komentar