TERNATE – Desakan pembekuan hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Karya Wijaya di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, kembali menguat.
Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi, dan Direktur Malut Institute, Abdurahim Fabanyo, menegaskan bahwa IUP tersebut bermasalah dan harus dievaluasi total oleh negara.
“Itu PT Karya Wijaya perlu dibekukan atau bila perlu dicabut. Karena KKN, langgar UU larangan menambang di pulau-pulau kecil, dan perlu seret pemiliknya ke pengadilan,” tegas keduanya, Sabtu (19/9).
Menurut Muslim Arbi dan Abdurahim Fabanyo, ada tiga alasan utama:
Komentar