“Rencana pinjaman Rp1 triliun ke Bank DKI harus ditolak. Ini hanya menambah beban rakyat Maluku Utara. Apalagi pengelolaan keuangannya sudah kehilangan trust publik dan kepercayaan rakyat,” pungkas sosok aktivis muda yang terkenal vokal ini.
Konteks
Laporan ke KPK terkait dugaan KKN dalam proyek Rp8,8 miliar di Pemprov Malut baru saja dilayangkan oleh GALAK. Sementara wacana pinjaman Rp1 triliun menuai kritik karena dinilai tidak didukung data fiskal yang transparan dan berpotensi melanggar aturan.
Aksi ini diperkirakan akan melibatkan elemen gerakan rakyat yang berdomisili di Jabodetabek. Sumber ini mengklaim aksi akan dilakukan secara tertib dan sesuai UU.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK dan Bank DKI belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut.
“Kami datang untuk mengingatkan negara bahwa rakyat mereka sedang diawasi” pungkas sumber ini pula.
Komentar