TERNATE, 7 Juli 2026 — Pengamat politik nasional, Muslim Arbi menilai dua pimpinan daerah di Maluku Utara yakni Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba, S.I.Kom., M.I.Kom dan Sekda Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM, memyelamatkan wajah Presiden Prabowo Subianto dan berhasil meredam gejolak nasional terkait isu gagal bayar gaji 2000 PPPK di Pemkot Tidore Kepulauan.
Penilaian itu berdasarkan sikap Keduanya secara bersamaan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Pemda Halmahera Selatan dan Pemkot Ternate sanggup membayar gaji PPPK tanpa perlu merumahkan tenaga honorer.
Sikap itu menurut Direktur Gerakan Perubahan Indonesia ini mampu meluruskan narasi yang sempat menyudutkan kebijakan pemerintah pusat.
Pemicu: Ancaman Rumahkan 2000 PPPK di Tidore
Sebelumnya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam pertemuan dengan ASN dan PPPK menyatakan akan merumahkan 2000 PPPK karena tidak ada anggaran untuk membayar gaji.
Alasan yang disampaikan: kebijakan efisiensi pemerintah pusat membuat keuangan daerah tidak cukup. Pernyataan itu memicu protes ribuan PPPK dan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan muncul tuntutan agar Presiden membatalkan program MBG.
Komentar