JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan membuat publik wajar mempertanyakan apakah pernyataan tersebut sekadar pandangan pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.
“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi dalam pandangannya terhadap polemik tersebut, Kamis (27/8/2026).
Muslim menilai, diamnya Jokowi ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional.
Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026.
Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.
Budi Arie mengatakan dirinya mempunyai insting bahwa situasi politik yang sedang berkembang bisa saja tidak berlangsung hingga 2029. Dalam video itu, ia juga mengajak para pendukungnya untuk menyiapkan berbagai kemungkinan politik.
Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.
Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa “Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.
Padahal, secara resmi, Pemilu nasional berikutnya memang dijadwalkan pada 2029. KPU menyebut Pemilu 2029 sebagai pemilu nasional berikutnya, sementara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.
Karena itu, ketika seorang elite politik berbicara mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum 2029, pernyataan tersebut dengan sendirinya memiliki bobot politik yang besar.
Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi.
Pada 26 Agustus 2026, Budi Arie meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut merupakan analisis pribadi.
Budi Arie juga secara eksplisit membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana diberitakan ANTARA.
Ia juga mengatakan pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan Jokowi.
Klarifikasi itu penting karena video yang beredar memperlihatkan Budi Arie duduk berdekatan dengan Jokowi. Posisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat pernyataannya berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.
Jokowi Tidak Memberikan Respons Terbuka
Di sisi lain, pemberitaan mengenai video tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak memberikan respons terbuka ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut.
Rmol.id melaporkan Jokowi tidak terlihat memberikan reaksi ataupun anggukan ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan percepatan politik. Bahkan, dalam rekaman tersebut Jokowi disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung.
Fakta ini justru membuat persoalan menjadi menarik secara politik.
Sebab, ada dua kemungkinan pembacaan.
Komentar