“Gubernur sudah dibangun kediaman Gubernur di Sofifi, tapi di Ternate harus disewa lagi hotel untuk kediaman. Maka segala fasilitas atas kediaman Gubernur akan melekat di Hotel Bela yang pemiliknya juga memegang jabatan Gubernur,”tegasnya.
Ia menegaskan, jika sewa Hotel Bela dibayar dari APBD, maka statusnya otomatis berubah.
“Jika fasilitas Hotel Bela telah dibayar oleh Pemda Maluku Utara maka Hotel Bela berubah menjadi fasilitas publik. Baik untuk menerima tamu, pelaksanaan rapat, konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur dapat memanfaatkan fasilitas Hotel Bela,” katanya.
Implikasinya, kata Jek, Hotel Bela tidak bisa lagi diperlakukan semata sebagai bisnis pribadi.
“Termasuk demonstrasi mahasiswa dapat dilakukan di Hotel Bela sebagai fasilitas publik,” ujarnya.
Komentar