Bagaimanapun, Ini isu serius, tapi tak ada perdebatan keras di DPR. PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri yang berada di luar pemerintahan juga membisu. Padahal, ayah dari Megawati, Soekarno, berseru kencang “AS kita linggis.” Para akademisi yang berintegritas dan masyarakat sipil yang mengumandangkan protes dilabeli antek-antek asing. Kita kaget ketika Prabowo menuduh, “Mereka tak patriotik.”
Belum! Kita belum selesai dengan pengurasan jiwa konstitusional bangsa. Karena, tiba-tiba, diberitakan bahwa RI memberi blanket overflight clearance (BOC) atau izin terbang menyeluruh pesawat militer kepada AS. Diikuti berita bahwa Bandara Kertajati akan dijadikan Bengkel Hercules atau pangkalan militer AS. Kita bukan lagi siapa-siapa. Komitmen independen dan bermartabat yang lahir dari pengalaman panjang penjajahan kini lenyap! Siapa yang tak patriotik?
Akibat kebijakan politik luar negeri (Polurgi) yang berganti bandul secara mendadak, Tiongkok memprotes. ATR dan BOC memang memberi pesan kepada Tiongkok bahwa kita kini adalah proksi AS yang mengancam tetangga kita itu. Kebijakan pro-AS dan Israel itu pula yang membuat kita terlantar di Timteng. Tidak ada negara di kawasan volatil itu yang bersedia bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) yang tidak lagi relevan ketika Israel menegaskan akan menduduki Gaza secara permanen dan Iran menyatakan itu sebagai red line.
Geopolitik global memang sedang berubah. Semua negara perlu menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Tapi bukan dengan menjadi sekutu AS yang mengusung ideologi nasionalisme kulit putih yang mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum. Negara-negara Barat dan sekutu AS lainnya sedang berikhtiar untuk realignment: pembentukan tatanan baru berbasis multlateralisme. Sebentar lagi Iran menjadi super power regional, yang mengendalikan 20 persen minyak dan gas dunia. Kita malah meninggalkannya.
El Nino politik nasional menggerahkan kita. Tetapi pemerintah bersikap seperti kodok direbus. Nyaman dan asyik. Lupa bahwa ia sedang menuju kematian bila penyakit negara tidak segera dibedah dan memaparkan jalan baru (roadmap) revolusioner yang masuk akal. Berhenti menuduh kritisme akademisi dan cerdik pandai sebagai kelompok yang nyinyir karena kalah dalam pilpres. Mereka adalah obor dalam dalam sistem politik yang beradab.
Tan Malaka tak sepenuhnya benar ketika ia berpendapat orang bodoh tak berbahaya. Apalagi petani. Ini pandangan Karl Marx bahwa kaum proletar kota yang tidak menguasai alat produksi tapi punya kesadaran sosial akan memberontak terhadap kaum borjuis yang dilindungi penguasa. Petani tak berjiwa revolusioner karena memiliki alat produksi dan tak punya kesadaran sosial. Berbasis pada materialisme historis inilah yang membuat Marx memprediksi Inggris, yang pada abad ke-19 merupakan negara industri termaju di dunia, akan menghadapi revolusi pertama kaum proletar.
Faktanya, Rusia – negara Eropa terbelakang – memelopori revolusi sosialisme. Di Tingkok yang sangat terbelakang, revolusi komunis pimpinan Mao Ze Dong justru berbasis pada kaum tani.
Sejarah kita sendiri mencatat bahwa Banten pernah mengalami pemberontakan petani dan ulama (1888) – dikenal juga sebagai Geger Cilegon – melawan colonial Belanda karena pajak yang berat, kesewenang-wenangan penguasa, dan pelarangan ibadah.
Dus, pemberontakan atau revolusi tidak mesti dilakukan orang pintar, proletar, dan ateis, sesuai dengan trayektori evolusi materialisme yang diklaim Marx sebagai ilmiah. Geger Cilegon, Revolusi Iran 1979, Revolusi Bolshevik, dan revolusi Tiongkok menyanggah Marxisme. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kemarahan rakyat bisa terjadi dalam kondisi materalisme dan tempat yang berbeda – kendati saya tak menafikan seluruh teori Marx – termasuk pada rakyat yang masih bodoh dan kaum tani.
Dalam ruang fiskal yang sangat terbatas, mata uang rupiah yang terdepresiasi, pasar modal yang anjlok, utang luar negeri yang menumpuk, hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan pengangguran serta kemiskinan yang meluas, tak bisa diatasi dengan retorika palsu, logika sumir, dan patriotisme konyol. Menyatakan rakyat tak bermimpi jadi kaya, kecuali sekadar cukup makan adalah sinisme yang merendahkan bangsa sendiri.
Tak perlu orang pintar untuk memahami bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan program populis lain yang dibungkus sebagai proyek strategis nasional, hanyalah proyek politik untuk pilpres 2029. Biarkan DPR, parpol, TNI, Polri, dan kroni penguasa berpesta pora dengan dana ratusan triliun rupiah milik rakyat agar status quo berkelanjutan. Rakyat boleh lapar, penyokong pemerintah jangan. Bahaya! Mimpi dua periode bisa ambyar.
MBG sendiri merupakan akronim manipulatif yang jahat. Toh, kebanyakan siswa tidak (M)akan makanan yang disajikan SPPG (dapur) yang sering tidak higeinis dan tak enak. Setiap hari berton-ton makanan mubazir. Juga kurang (B)ergizi. Makanan serupa itu jamak dimakan orang miskin di Indonesia. Yang lebih culas, makanan itu disebut (G)ratis. Padahal, MBG menggunakan duit rakyat (APBN). Dus, rakyat memakan duit mereka sendiri, tidak gratis.
Komentar