Yang gratis adalah pihak-pihak yang mengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN seorang, Dadan Hindayana, mendapat uang gratis Rp 1 miliar per hari. Belum lagi yang lain. Menurut hasil kajian sebuah LSM, hanya 5 persen dana MBG menetes ke desa. Artinya, MBG tidak memberdayakan ekonomi rakyat, jauh dari klaim pemerintah. Mungkin Prabowo benar bahwa MBG menciptakan satu juta lapangan pekerjaan. Tapi satu juta orang itu adalah para koruptor berdasi yang ongkang kaki di pusat.
Sebagaimana MBG, KMP pun merupakan pemborosan yang diniatkan untuk memperkaya orang kaya dengan merampok uang rakyat. KMP tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi di mana rakyat lokal bergotong royong mengumpulkan uang, mengelola sendiri, bersifat transparan, dan berorientasi pada penumbuhan UMKM. Faktanya, dana KMP dipasok dan dikelola pemerintah, bersifat tertutup, tak ada simpan pinjam untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil, dan jadi bancakan orang gede.
Dana untuk setiap KMP sebesar Rp 3 miliar. 2,5 miliar untuk membangun gedung dan sarana lainnya. Sisanya, setengah juta rupiah, untuk mengisinya dengan barang kebutuhan. Bunganya cukup tinggi, konon sekitar Rp 40 juta per KMP. Dus, untuk bisa untung, KMP harus menghasilkan laba di atas bunga. Hal ini nyaris mustahil dicapai. Tapi, sebagaimana MBG, KMP juga serupa dengan pembakaran uang rakyat tanpa manfaat. El Nino politik nasional kian panas.
Tapi Presiden tetap rajin berpidato untuk meyakinkan kita bahwa RI sedang menuju kejayaan. Perjalanan keluar negeri yang keseringan menggunakan dana besar demi “kepentingan nasional” tak lebih dari jargon efisiensi.
Mendengarakan ini, kera tua pun memperbaiki duduknya. Kita juga tak lagi sanggup menangis. Kita hanya gerah oleh El Nino yang memanggang kita. Indonesia sedang dikendalikan badut-badut yang kekenyangan sehingga tak mampu meresapi gejolak sosial yang rambahannnya makin cepat ketika pemerintah tak punya lagi instrumen untuk menahannya.
Masalah sosial-ekonomi yang dipicu kebijakan keliru yang keras kepala dan geopolitik global menyulitkan pemerintah keluar dari karut-marut permasalahan. Kalaupun Selat Hormuz dibuka kembali, harga BBM belum akan pulih hingga beberapa tahun ke depan mengingat infrastruktur energi monarki Teluk dan Irak mengalami kerusakan signifikan. Harga pangan pun akan bertahan pada harga tinggi karena pasokan pupuk urea dari Teluk berkurang. Pada saat bersamaan, petani kita akan gagal panen karena El Nino.
Kita tak lagi bisa berharap BBM dari Rusia mengingat NATO memutuskan akan memperkeras sanksi untuk Rusia, termasuk boikot terhadap minyak, pupuk, dan gandum dari Rusia. Sementara itu, cadangan minyak AS tinggal dua minggu. Dus, harga BBM akan naik lagi yang berdampak pada depresiasi nilai rupiah lebih jauh sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lebih tinggi lagi. Dengan demikian, deindustrialisasi akan berjalan lebih cepat karena sebagian industri kita bergantung pada bahan mentah impor.
Investor mancanegara tak mau masuk ke Indonesia karena ketidakpercayaan pada kebijakan ekonomi pemerintah yang membingungkan. Pengusaha domestik pun akan ogah melaklukan ekspansi usaha ketika daya beli masyarakat menurun. Dengan ruang fiskal yang kerdil tidak memungkinkan pemerintah melakukan stimulus ekonomi. Berutang lagi? Bahaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memperlihatkan kecakapannya mengelola mikro dan makro ekonomi. Omongan dia saja yang gede.
Pemerintah hanya punya satu opsi: menghentikan MBG, KMP, Danantara, membuang orang-orang Jokowi, mengembalikan tentara ke barak, mencopot Kapolri, merampingkan kabinet, mengembalikan dana daerah, menghentikan intimidasi terhadap mahasiswa, masyarakat sipil, dan intelektual yang kritis, dan pulang ke rumah konstitusi. Reformasi radikal ini tentu sulit dilakukan Prabowo, tapi nisacaya. El Nino politik datang lebih cepat, lebih panas. Saatnya, kuping diikhtiarkan untuk lebih banyak mendengar keluhan rakyat dan mulut diistirahatkan untuk tidak banyak omon-omon.
Komentar