Komitmen membangun sumber daya manusia berkualitas bukan lagi sekadar jargon. Di tengah tantangan geografis dan tingginya angka anak tidak sekolah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah Gubernur Sherly Tjoanda mulai mengambil langkah konkret: menyiapkan sekolah kedinasan dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk 10 ribu anak putus sekolah.
Ini bukan gebrakan kecil. Dari 10 ribu ATS usia 16–18 tahun yang tercatat, 10 ribu pula harapan yang selama ini terabaikan karena faktor ekonomi, jarak, dan sosial budaya. Program PJJ dengan sistem sekolah induk-mitra, plus beasiswa digital 1.000 kuota, adalah jawaban atas realitas Malut sebagai provinsi kepulauan yang sulit dijangkau.
Lebih menarik lagi, skema sekolah kedinasan dengan pola pembiayaan 60:40 bersama tiga kampus. Ini bentuk pembibitan SDM yang terukur. Kuota awal 30 orang memang belum besar, tapi menjadi pintu masuk untuk mencetak birokrat dan tenaga profesional yang memahami kebutuhan daerah.
Komentar