Namun, komitmen harus dibuktikan di lapangan. Malut sering kali terjebak pada program yang bagus di atas kertas tapi macet di implementasi. Sejarah panjang “program prioritas” yang berakhir seremonial masih membekas di ingatan publik. Karena itu, transparansi dalam seleksi peserta PJJ dan beasiswa, serta jaminan kualitas pengajar daring, harus dikawal ketat.
Juga perlu diingat: membangun SDM bukan hanya soal akses, tapi mutu. Penempatan guru, kompetensi pengajar, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan daerah harus menjadi pijakan utama. Apalagi di tengah data BPS yang menyebut Malut punya pertumbuhan ekonomi tertinggi, tapi upah buruh tak kunjung menyentuh KHL.
Kita tak butuh lagi Gubernur yang hanya hadir di podium. Kita butuh Gubernur yang memastikan anak di Pulau Morotai bisa kuliah daring tanpa terkendala sinyal, bahwa anak di Halmahera Timur punya peluang sama dengan anak di Ternate.
Komentar