Kekayaan Sherly yang melonjak drastis tidak bisa dilepaskan dari aktivitas tambang ilegal yang dilakukan perusahaannya. Artinya, setiap rupiah yang masuk ke rekeningnya adalah hasil dari pohon yang ditebang, tanah yang dikeruk, dan ekosistem yang dihancurkan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan ekologis yang berdampak jangka panjang.
Sementara itu, masyarakat adat, petani, dan nelayan yang hidup bergantung pada hutan dan lingkungan harus menanggung akibatnya: banjir, tanah longsor, hilangnya sumber air bersih, dan rusaknya mata pencaharian. Ironisnya, mereka yang paling terdampak justru tidak pernah diajak bicara, apalagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Denda Rp 500 Miliar: Hukuman atau Harga yang Layak Dibayar?
Denda Rp 500 miliar yang dijatuhkan kepada Sherly seharusnya menjadi bentuk penegakan hukum yang tegas. Namun, jika dibandingkan dengan kekayaan yang ia kumpulkan dalam waktu singkat, denda itu justru tampak seperti “biaya operasional” yang bisa ditoleransi. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah hukum di negeri ini bisa dibeli? Apakah kejahatan lingkungan hanya akan dihitung sebagai kerugian finansial, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup rakyat dan generasi mendatang?
Jika denda hanya menjadi angka dalam neraca keuangan korporasi, maka pesan yang disampaikan sangat berbahaya: bahwa merusak hutan dan melanggar hukum bisa menjadi strategi bisnis yang menguntungkan, selama hasilnya cukup besar untuk membayar sanksi.
Negara Harus Memilih: Melindungi Hutan atau Melayani Oligarki
Kasus Sherly Tjoanda adalah ujian bagi negara. Apakah negara akan berdiri di sisi rakyat dan lingkungan, atau tunduk pada kekuatan modal dan kekuasaan? Apakah hukum akan ditegakkan secara adil, atau hanya menjadi alat untuk menakut-nakuti yang lemah dan melindungi yang kuat?
Komentar