Smith Alhadar : Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
Di bawah awan hitam yang menggantung, orang-orang berpeci dari spektrum politik Islam di negeri ini bertemu presiden yang gusar pada keputusannya sendiri. Ya, pada 3 Februari, para ketua ormas Islam – tanpa Front Persaudaraan Islam pimpinan Rizieq Shihab – bertemu Presiden RI Prabowo Subianto didampingi para meneteri — mengadakan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan diadakan untuk merespons kekhawatiran ormas Islam khususnya, terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump, 22 Januari, untuk mengimplementasikan fase ke-2 dari 20 poin rencana pengakhiran perang Hamas-Israel dan rekonstruksi Gaza. BoP dirisaukan bukan hanya umat muslim di seluruh dunia, tapi juga oleh sekutu AS dan Israel.
Kekhawatiran itu dipicu struktur BoP yang bersifat eksklusif dan menyimpang dari semangat Resolusi DK PBB 2803. Karena, pertama, Gaza tidak disebut dalam Piagam BoP dan Palestina tidak disertai dalam pengambilan keputusan;
kedua, RI membayar hampir Rp 17 triliun untuk menjadi anggota tetap dewan di tengah ruang fiskal yang sempit, utang meningkat, dan kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan korban bencana Sumatera.
Ketiga, BoP ditengarai sebagai proyek pemerintahan neokonservatif AS untuk menggantikan PBB yang dipandang tak lagi mendukung kepentingan hegemonik AS untuk Make America Great Again. Dengan kata lain, BoP mendukung kebijakan America Frist. Kalau BoP berhasil di Gaza, badan ini juga akan dipakai di Ukraina, Greenland, Iran (kalau perang AS-Iran pecah dan rezim mullah runtuh), konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
Keempat, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida, merupakan bagian dari BoP. Padahal, sejak kesepakatan fase pertama penghentian perang pada 10 Oktober, Israel tidak mematuhinya: bantuan kemanusiaan ke Gaza tetap dibatasi, militer Israel terus membunuh penduduk sipil Gaza, puluhan organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Dokter Lintas Batas (MSF), dan melarang organisasi PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Gaza.
Kelima, rekonstruksi Gaza yang dibuat oleh menantu Trump, Jared Kushner, akan melahirkan Gaza baru yang modern, mewah, canggih, dengan resor destinasi wisata air hangat. Pokoknya, proyek ini sama dengan konsep awal Trump untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera of Middle East. Karena tidak disebutkan siapa yang akan menghuni Gaza kelak, boleh saja orang menduga BoP merupakan proyek ethnic cleansing Israel.
Sebagaimana rencana awal, penduduk Gaza akan dideportasi ke negeri lain. Mungkin ke Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Republik Somalia, yang baru saja diakui Israel sebagai negara merdeka. Untuk pengakuan ini, Israel diberi kompensasi, di antaranya, mendeportasi penduduk Gaza ke sana. Proyek ini belum tentu berhasil karena negara-negara regional dan internasional menentangnya.
Keenam, Trump sendiri dikenal tak berkomitmen pada two-state solution yang tidak ada dalam BoP. Pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump meluncurkan deal of the century, konsep perdamaian permanen Israel-Palestina tanpa negara Palestina. Ia bahkan mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai milik Israel. Tak heran, seluruh faksi Palestina, termasuk Fatah yang memimpin Otoritas Palestina, serentak menolaknya.
Bagaimanapun, pertemuan Prabowo dengan ormas Islam membuahkan dukungan mereka pada kebijakan Presiden bergabung dengan BoP sepanjang hal itu akan berujung pada two-state solution sebagaimana janji Prabowo. Prabowo sendiri mengatakan BoP bertujuan menciptakan perdamaian yang sejalan dengan tujuan konstitusional kita, yakni penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Toh, BoP juga disokong Arab Saudi, Mesir, Turki, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, dan Pakistan. Prabowo menegaskan bahwa ada kesepakatan di antara mereka bahwa bilamana BoP berjalan tak sesuai dengan tujuannnya, yaitu menghentikan perang, Israel menarik diri dari seluruh Gaza, rekonstruksi tanpa mengusir penduduknya, dan two-state solution diwujudkan, maka kubu Arab-Islam akan keluar dari BoP.
Sejauh ini, ada konsensus di semua faksi politik Israel untuk mencegah berdirinya negara Palestina, berapa pun ongkos politik dan keamanannya. Netanyahu sendiri terang-terangan menegaskan tujuan genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat, menganeksasi teritori Suriah di Dataran Tinggi Golan dan sekitarnya serta Lebanon Selatan yang kini tinggal puing adalah mendirikan Israel Raya yang diklaim sebagai bagian dari tanah biblikal Yahudi.
Struktur BoP terdiri dari tiga lapis. Di lapis teratas disebut Dewan Eksekutif Pendiri di bawah kendali “mutlak” Trump. BoP menentukan anggaran, kebijakan, dan pengangkatan pejabat senior, sementara anggota eksekutif, terdiri dari tujuh anggota, bertanggung jawab bagi implementasi misinya. Anggota dewan eksekutif terdiri dari mantan PM Inggris Tony Blair, yang tidak populer di Timteng karena ikut menginvasi Irak pada 2003 atas tuduhan bohong bahwa Irak masih menyimpan senjata pembunuh massal.
Komentar