Dengan demikian, ISF akan melawan pejuang bersenjata di Gaza. Sementara ISF tidak merepresentasi aspirasi global. Nampaknya, keputusan Prabowo bergabung dengan BoP merupakan upayanya mendapatkan akses ke Gedung Putih. Pada 17 November, dalam menghadiri deklarasi 20 poin rencana perdamaian Trump di Mesir, Prabowo meminta Trump memperantarai keinginannya bertemu dengan Eric, putera Presiden Trump, seorang pengusaha.
Tujuannya mungkin untuk kepentingan nasional. Tujuan samping lainnya adalah memudahkannya berhubungan langsung dengan Trump. Dewan Eksekutif Gaza di mana RI salah satu anggotanya menjadi jembatan penghubung antara Dewan Ekskutif Pendiri dengan NCGA. Status RI di sini dilihat Prabowo sebagai posisi strategis untuk mempengaruhi jalannya BoP. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Prabowo melihatnya sebagai leverage RI di dewan ini.
Juga untuk menghilangkan kekhawatiran Trump yang melihat Jakarta terlalu dekat dengan Beijing dan Moskow. Hal ini tak diinginkan Prabowo yang justru khawatir peran game changer RI di kawasan vis a vis China akan melemah tanpa politik asosiasif dengan AS. Dengan kata lain, memperkuat hubungan dengan AS bertujuan mengimbangi China terkait kebijakan Beijing yang kian asertif di Asia Timur, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.
Tak kalah penting, hubungan yang kredibel dengan Trump dianggap akan membantu memuluskan negosiasi tarif AS-RI. Pada Juli, RI-AS telah mencapai kesepakatan tarif resiprokal. Trump menurunkan tarif barang ekspor Indonesia ke AS dari 32 menjadi 19 persen. Imbalannya, RI menurunkan tarif impor dari AS nyaris 100 persen. Kehilangan AS sebagai negara tujuan ekspor utama RI, senilai 35 miliar dolar AS, akan berdampak besar bagi industri manufaktur kita.
Dalam konteks inilah kita mendengar penegasan Prabowo yang diamini ormas Islam bahwa bergabungnya RI dengan BoP merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk “membantu” penderitaan rakyat Palestina dan tentu saja menyelamatkan kepentingan nasional. Memang sumbangan Rp 17 triliun kepada BoP dikatakan akan digunakan untuk demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza. Tapi mekanisme dan akuntabilitas penggunaan dana itu tidak jelas.
Masih mengenai kesepakatan tarif AS-RI, pengusaha domestik melihatnya kesepakatan itu terlalu menguntungkan AS. Sementara, pengamat memandang sebagai penggadaian kedaulatan negara. Posisi RI menjadi sulit karena tujuan Trump adalah menjauhi Jakarta dari Beijing, yang sulit dipenuhi Prabowo. Toh, dalam kesepakatan Juli, AS menuntut kita tak boleh mengekspor barang yang memiliki kaitan dengan modal China.
Demi menjaga dukungan domestik sambil menjaga hubungan baik dengan Beijing, Prabowo minta renegosiasi. Trump marah, tapi kemudian setengah hati menyetujuinya. Tidak jelas sejauh mana tahapan negosiasi itu sekarang. Sementara, bergabungnya RI ke dalam BoP beresiko tinggi. Kalau BoP ternyata hanya melegitimasi ambisi imperliasme-kolonialisme Trump dan Netanyahu, apakah kita mampu keluar sambil kehilangan Rp 17 triliun dan dukungan AS?
Saat ini, ruang fiskal kita sudah sangat terbatas akibat cicilan utang yang terus membesar, penciptaan lapangan kerja stagnan, dan program-program populis Prabowo tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional. Tekanan terhadap pemerintah akan membesar bila pecah perang Iran-AS. Harga minyak dunia akan melejit, rupiah terdepresiasi, inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat anjlok.
Di bidang politik, masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis, juga resah melihat pembangkangan Polri terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, perluasan peran TNI dan Polri di jabatan sipil, fenomena deep state, goncangan IHSG, dan rapuhnya kepercayaan publik pada DPR. Semoga hal yang menakutkan ini tidak terjadi. Negara Palestina berdiri dan bangsa Indonesia bisa keluar dari masalah-masalah sosial-politik domestik serta ketidakpastian geopolitik global.
Komentar