Berikut, Menlu AS Marco Rubio, Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan investasi Apollo Global Management Marc Rolan. Hari-hari ini rezim Zionis sedang membicarakan bagaimana merealisasikan proyek jalan tol dari Haifa ke Gaza. Artinya, kalaupun orang Palestina tidak dideportasi, Gaza tetap menjadi bagian dari Israel.
Yang juga meresahkan, Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portfolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.
Karena tak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subyek yang punya aspirasi untuk didengar. Di bawah dewan pendiri adalah Dewan Eksekutif Gaza, yang bertugas mengkoordinasikan regional dan didukung kubu Arab-Islam tersebut. Mandatnya adalah membantu menyokong tata kelola yang efektif di Gaza.
Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun. Batasan itu tidak berlaku bagi negara yang menyumbang US$ 1 miliar di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka.
UU kita tak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB. Kendati para pakar hukum internasional dan mantan Menlu dan Wakil Menlu yang bertemu Prabowo sehari setelah pertemuan dengan ormas Islam menyatakan hal itu tak menjadi masalah karena ada preseden, seperti penyelesaian perang Bosnia di mana banyak negara ikut menyumbang pasukan tanpa dukungan DK PBB, sensitivitas isu ini cukup tinggi.
Hal itu terlihat dari keengganan negara-negara Arab yang bergabung dengan BoP untuk berpartisipasi dalam menyumbang pasukan. Di luar masalah pasukan, dari 60 pemimpin dunia yang diundang Trump, hanya 19 yang bersedia bergabung. China dan sekutu penting AS dan Israel di Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, menolak ikut, terutama lantaran BoP bersifat imperial dengan mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum.
Ini akan memberi cek kosong kepada Trump untuk merealisasikan niatnya mengakhiri perang Ukraina dengan mengakomodasi kehendak Rusia mendapatkan konsesi teritori Ukraina. Ini yang menjelaskan mengapa Presiden Vladimir Putin antusias bergabung. Keengganan negara-negara Eropa di atas berdasarkan kekhawatiran hal itu akan memberi legitimasi kepada Trump untuk mencaplok Greenland, setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Di lapis terbawah dari hierfarki BoP adalah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCGA), terdiri dari teknokrat Palestina pimpinan Ali Shaath, mantan Wakil Menteri Otoritas Paslestina. Ketika NCGA membuat logo meyerupai logo Otoritas Palestina (OP), Netanyahu memprotes. Padahal, OP memiliki legitimasi internasional. Dengan demikian, keberatan Netanyahu merupakan upaya menjadikan Gaza sebagai isu lokal, bukan isu internasional.
Konsekuensinya, BoP terlihat bekerja untuk kepentingan Israel dan tujuan imperial AS dalam tatanan dunia baru yang mengabaikan multilateralisme berbasis pada prinsip America First. Ini mengabaikan penentangan kita terhadap kolonialisme-imperialisme. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini adalah pilar militer pimpinan Majen Jasper Jeffers asal AS sebagai komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.
Sejauh ini Prabowo berkomitmen menyumbang pasukan. Walakin, Hamas menolak dilucuti kecuali Israel terlebih dahulu menarik pasukannya dari Gaza. Posisi Hamas masuk akal karena, bila Hamas dan Jihad Islam dilucuti, Palestina akan kehilangan kartu tawar dalam “perundingan two-state solution.” Di pihak lain, sangat kecil kemungkinan Israel akan menaati syarat-syarat BoP karena akan berujung pada keruntuhan pemerintahan Netanyahu yang didukung Trump.
Komentar