Anda bisa bayangkan, ada sejumlah orang Indonesia punya tanah yang luasnya seluas provinsi. Sebagian lainnya punya tanah yang luasnya seluas kabupaten. Sementara jutaan rakyat Indonesia masih ngontrak dan hidup di petakan sempit, karena tak punya lahan untuk membangun rumah, apalagi untuk berladang. Dengan fakta ini, apakah Indonesia masih layak disebut negara republik?
Benar kata Harrington, negara yang tanahnya dikuasai oleh segelintir orang, negara itu disebut negara oligarki. Bukan negara republik.
Di hadapan para aktifis, tokoh dan ulama, Presiden Prabowo menyatakan perang melawan oligarki. Prabowo telah membuktikan narasinya ini dengan merampas lebih dari satu juta hektar kebun sawit di wilayah Sumatera maupun Kalimantan. Rencananya, Presiden Prabowo juga akan menyita jutaan hektar lahan tambang ilegal.
Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi. Ekspektasi rakyat akan terus tumbuh jika: pertama, langkah penyitaan kebun lebih dari satu juta hektar ini, juga lahan tambang itu konsisten. Kedua, tidak tebang pilih. Semua tanah yang oleh oligarki diambil dari negara dengan cara ilegal dan manipulatif, harus disita dan diambil alih oleh negara tanpa kecuali. Termasuk tanah milik oligarki yang dekat dan berada di sekeliling kekuasaan. Kalau tebang pilih, maka perlawanan kepada oligarki tidak akan efektif. Ketiga, lindungi dan kembalikan tanah rakyat yang telah dirampas oligarki. Termasuk penggusuran untuk mall dan perumahan Keempat, tanah hasil sitaan harus dikelola oleh negara secara profesional. Atau dibagikan kepada rakyat, layaknya pola transmigrasi era Presiden Soeharto. Ini menyangkut kesehatan tanah dan stabilitas ekonomi.
Seringkali pergantian rezim hanya berhasil melakukan pergantian oligarki. Semangatnya harus diubah. Bukan mengganti oligarki lama dengan oligarki baru. Bukan mengganti sembilan naga menjadi sembilan haji. Bukan !Tapi, bagaimana melemahkan oligarki lalu melenyapkannya dan menggantikannya dengan menguatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Jadi, perang melawan oligarki akan menjadi upaya mengembalikan Indonesia menjadi negara republik yang sesungguhnya. Bukan republik KW-3 yang hanya mengganti oligarki lama dengan oligarki baru. Atau mengganti sembilan naga jadi sembilan haji.
Komentar