Namun persoalan ini jauh melampaui sekadar legalitas kepemilikan aset. Ini menyentuh soal legitimasi moral pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan di provinsi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut sekitar 74 persen laut dan hanya 24 persen daratan. Dalam perspektif pembangunan wilayah kepulauan, opsi paling berisiko adalah terlalu bergantung pada sektor tambang, yang menghasilkan ekonomi rente, minim menyerap tenaga kerja lokal, dan berdampak langsung pada degradasi ekologi laut dan pesisir.
Ironisnya, dalam satu tahun pertama masa jabatannya, kebijakan yang paling disorot justru yang bersifat simbolik dan parsial, seperti pembangunan atau renovasi rumah secara personal yang dipublikasikan secara luas di media. Ini menciptakan kesan lebih mirip konten visual untuk menarik simpati publik ketimbang strategi ekonomi yang rasional. Dalam kerangka kebijakan publik, pembangunan fisik seperti rumah tanpa menguatkan basis ekonomi rakyat hanyalah manajemen gejala ketimpangan, bukan transformasi struktur ekonomi.
Teori kebijakan publik menegaskan bahwa sebuah kebijakan yang efektif harus menyelesaikan masalah inti publik dalam hal ini, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor ekonomi laut, dan menciptakan basis industri yang berpihak pada masyarakat luas. Sementara itu, kebijakan yang terlihat lebih banyak berbagi konten citra sementara tambang dan isu konflik kepentingan terus menguat merupakan contoh pseudo-policy yang menjadi penutup kegagalan struktural.
Dalam teori resource curse, daerah yang menempatkan ekstraksi sumber daya sebagai poros pembangunan sering kali justru mengalami ketimpangan yang semakin melebar, kelemahan institusi, dan fragmentasi ekonomi rakyat. Maluku Utara sedang memperlihatkan gejala tersebut: kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara mayoritas rakyat tetap berada di pinggiran pembangunan. Ketika seorang gubernur berada di pusat pusaran itu sebagai penguasa politik berwibawa sekaligus bagian dari elite ekonomi maka kebijakan yang lahir dari pemerintahan semacam ini sulit dipercaya sebagai kebijakan yang netral dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebagai orang Maluku Utara, saya melihat dengan jelas bahwa kegagalan paling mendasar dari kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos bukan sekadar kegagalan teknokratis, tetapi kegagalan moral dan ideologis dalam menetapkan prioritas pembangunan. Maluku Utara bukanlah negri tambang. Tambang mungkin menghasilkan uang cepat dan menjadi mesin akumulasi modal, tetapi ia tidak serta merta membangun peradaban ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pulau-pulau kecil yang bergantung pada laut, perikanan, dan rempah sebagai basis hidup ekonomi mereka.
Komentar