oleh

Kepemimpinan Kapitalis: Jalan Trans Kieraha dan Oligarki Pembangunan

Trans Kie Raha: Infrastruktur Ekstraktif yang Dibungkus Retorika Pembangunan

Pembangunan jalan Trans Kie Raha, khususnya jalur Subaim–Ekor–Kobe, adalah contoh nyata dari gaya kepemimpinan kapitalis yang sedang berlangsung di Maluku Utara. Jalan ini dibangun dengan dalih konektivitas dan pemerataan pembangunan, namun jika ditelusuri lebih dalam, proyek ini lebih menyerupai “infrastructure of extraction” — infrastruktur yang dibangun untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam oleh korporasi tambang.

Baca Juga  ZAKAT DALAM JENDELA SOSIOLOGI -- ‎Antara Kewajiban Langit dan Keadilan Bumi

Jalan ini bukanlah jalan rakyat, melainkan jalan industri. Ia menghubungkan titik-titik strategis pertambangan, bukan desa-desa yang terisolasi. Ia memperlancar distribusi logistik korporasi, bukan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan jalan Trans Kie Raha adalah bentuk nyata dari kebijakan yang lebih mengutamakan *maximum utility* bagi segelintir elite ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh teori utilitarianisme John Stuart Mill.

Baca Juga  NAKHODA BARU DAN ESTAFET INTELEKTUAL

Rakyat dalam Bayang-Bayang Retorika

Gaya kepemimpinan kapitalis seringkali lihai membungkus kepentingan korporasi dengan narasi pembangunan. Rakyat digiring untuk percaya bahwa infrastruktur yang dibangun adalah untuk mereka, padahal sejatinya mereka hanya menjadi pelengkap penderita dalam skenario besar akumulasi modal. Jalan Trans Kie Raha dijual sebagai simbol kemajuan, padahal ia adalah koridor industri yang mengukuhkan dominasi oligarki tambang di Halmahera.

Baca Juga  Catatan Dari Kota Pahlawan - Soeroboyo : Tak Ucapkan Bela Sungkawa Syahidnya Ali Khamenei, Muslim Arbi: Prabowo Takut dengan Amerika

Kita tidak anti pembangunan. Kita tidak menolak infrastruktur. Tapi kita menolak pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Kita menolak infrastruktur yang dibangun untuk memperkuat cengkeraman korporasi atas tanah dan sumber daya kita. Kita menolak gaya kepemimpinan yang menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi bagi kepentingan kapital.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *