Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), Gubernur Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Karya Wijaya, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah yang dilalui oleh Jalan Trans Kie Raha. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik. Ketika seorang kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk membangun infrastruktur yang secara langsung menguntungkan bisnis pribadinya, maka integritas dan etika kepemimpinan patut dipertanyakan.
Lebih dari itu, penggunaan dana APBD dalam jumlah besar untuk membangun jalan yang hanya menguntungkan tiga wilayah, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) untuk delapan kabupaten/kota lainnya belum dibayarkan, menunjukkan ketimpangan dalam alokasi anggaran. Ini bukan hanya soal ketidakadilan fiskal, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam memahami prinsip dasar pembangunan yang berkeadilan.
Pembangunan yang Tidak Menyentuh Akar Masalah
Visi “Maluku Utara Bangkit” seharusnya dimaknai sebagai upaya kolektif untuk mengangkat seluruh wilayah provinsi ini dari ketertinggalan, kemiskinan, dan keterisolasian. Namun, pembangunan Jalan Trans Kie Raha justru memperlihatkan pendekatan pembangunan yang eksklusif, sektoral, dan tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Masalah utama Maluku Utara bukanlah kurangnya jalan di daratan, melainkan minimnya akses transportasi antar pulau, rendahnya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, serta lemahnya ketahanan pangan akibat distribusi logistik yang tidak merata. Dalam konteks ini, pembangunan pelabuhan, dermaga, cold storage, dan sistem transportasi laut jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan jalan yang hanya melayani kepentingan industri ekstraktif.
Jalan Menuju Visi yang Inklusif
Jika benar-benar ingin mewujudkan visi “Maluku Utara Bangkit”, maka pemerintah provinsi harus mengubah paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sektoral menjadi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan harus menyentuh wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terisolasi. Konektivitas yang dibangun harus bersifat lintas kabupaten/kota, lintas pulau, dan lintas sektor.
Komentar