Ternate, 2025 – Polemik pembangunan Jalan Trans Kie Raha di Maluku Utara kian memanas. Setelah Gubernur Sherly Tjoanda meminta Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Maluku Utara untuk membaca terlebih dahulu dokumen feasibility study (FS) sebelum melontarkan kritik, kini KAHMI balik menantang Gubernur untuk debat terbuka.
Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh Dewan Pakar MW KAHMI Malut, A. Malik Ibrahim.Dalam pernyataan resminya, Malik Ibrahim menyebut permintaan Gubernur Sherly sebagai bentuk kepanikan dan ketidakpahaman terhadap prinsip dasar perencanaan infrastruktur. “Pernyataan Gubernur yang menyuruh KAHMI membaca FS adalah ekspresi dari dangkalnya nurani kepemimpinan. Ini bukan soal membaca, ini soal transparansi dan akuntabilitas publik,” tegas Malik.
Ia menilai bahwa proyek Trans Kie Raha bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan proyek politis yang sarat kepentingan oligarki. “Proyek ini muncul tiba-tiba, tanpa sosialisasi, tanpa kajian terbuka, dan tanpa melibatkan publik. Ini bukan pembangunan, ini pemaksaan,” lanjutnya.
Komentar