Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Maluku Utara dan Abubakar Abdullah belum memberikan komentar resmi terhadap tudingan tersebut. Kejaksaan Negeri setempat juga belum mengumumkan langkah penyidikan konkret terkait kasus yang disebut LIRA.
Kasus-kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Maluku Utara, di mana publik menuntut transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara korupsi. LIRA mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif menjadi kunci untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Komentar