“Gubernur seharusnya fokus mengejar potensi besar dari pajak air permukaan dan pajak kendaraan perusahaan tambang, bukan dengan memangkas hak ASN,” tandasnya.
Menurut Saiful, sektor pertambangan memiliki potensi pajak besar yang sesuai dengan aturan dan bisa menjadi solusi konkret bagi krisis PAD.Apalagi perusahan-perusahan tambang itu masih berhutang pajak daerah ke Pemprov Malut.
Saiful menekankan bahwa hak ASN dalam rangka untuk meningkatkan kinerja demikian pula sherly fokus hadir guna mengkosolidasikan dan koordinasikan lintas OPD guna mencari solusi terbaik dalam mendorong peningkatan PAD.
“Hak ASN itu dalam rangka meningkatkan kinerja, mestinya Gubernur fokus beraktifitas di Sofifi dalam rangka konsolidasi dan kordinasi dengan Pimpinan OPD untuk mencari solusi terbaik dan terukur dalam mendorong dan meningkatkan PAD yang dari tahun ke tahun terkesan mangkrak. Padahal setiap hari mobil dan motor selalu masuk ke Maluku Utara, lalu nilai pajaknya masuk kemana, jadi harus ditertibkan segera itu”tandasnya.
Komentar