Sementara itu, Said Alkatiri, Ketua LIRA wilayah provinsi tersebut, mengingatkan bahwa anggaran komunikasi jangan sampai berubah fungsi menjadi dana pencitraan politik.
“Kalau rakyat disuruh berhemat, pemerintah juga harus memberi contoh. Jangan di satu sisi bicara efisiensi anggaran, tapi di sisi lain justru menganggarkan dana komunikasi jumbo untuk kepentingan yang belum jelas manfaatnya bagi publik,” ujar Said.
Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu seharusnya memiliki indikator kinerja yang konkret, misalnya peningkatan transparansi informasi publik, efektivitas penyampaian kebijakan ke masyarakat, atau peningkatan kualitas layanan digital pemerintah. “Kalau hanya untuk membiayai konferensi pers, perjalanan, atau kegiatan seremonial, maka itu pemborosan yang tak bisa dibenarkan,” tegasnya.
LIRA, kata Said, mendorong audit terbuka terhadap alokasi dana komunikasi ini. Publik, menurutnya, berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan dan sejauh mana manfaatnya untuk kepentingan bersama. “Kalau memang untuk mendukung layanan publik, silakan dijelaskan secara transparan. Tapi kalau hanya untuk menambah kenyamanan elite, itu harus dikoreksi,” tambahnya.
Ketimpangan Simbolik di Tengah Krisis Rakyat
Kritik terhadap anggaran komunikasi Gubernur ini mencerminkan ketimpangan simbolik yang sering terjadi di banyak daerah. Saat pemerintah berbicara tentang efisiensi, justru yang dikorbankan sering kali adalah program-program kecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, bukan belanja-belanja besar di lingkar kekuasaan.
Dalam konteks ini, publik menilai bahwa efisiensi hanyalah slogan jika tidak disertai perubahan perilaku di tingkat pimpinan. Gaya hidup pejabat dan struktur belanja yang elitis menimbulkan jarak sosial antara pemerintah dan rakyat yang mereka layani.
Komentar