Ketiga, aspek teknis, kualitas, dan tata kelola. Kunjungan Bupati beserta kepala dinas dan unsur pemerintahan daerah ke lokasi konstruksi menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap mutu pekerjaan dan kepatuhan terhadap standar teknis. Menegaskan agar pelaksana menjaga kualitas dan menyelesaikan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab publik yang mendasar. Pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang menyelesaikan fisik proyek, tetapi juga memastikan daya tahan, pemeliharaan berkelanjutan, serta transparansi penggunaan anggaran agar manfaatnya bertahan lama dan dirasakan luas.
Keempat, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi lokal. Keberhasilan program infrastruktur lebih besar bila melibatkan masyarakat setempat—mulai dari perencanaan hingga pengawasan sosial. Keberadaan kepala desa dan tokoh masyarakat saat peninjauan mencerminkan komunikasi antara pemerintah daerah dan warga. Keterlibatan warga dalam pengawasan kualitas dan pelestarian jalan dapat mengurangi kemungkinan kerusakan dini dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap aset publik tersebut.
Kelima, perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Pembangunan jalan baru harus diimbangi dengan mitigasi dampak lingkungan—misalnya pengendalian erosi, pengelolaan material hasil galian, serta perlindungan habitat sensitif. Perencanaan yang cermat menjaga agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam, apalagi di wilayah pesisir dan pulau seperti Halmahera Selatan yang memiliki potensi ekowisata tinggi.
Komentar