TERNATE—Persoalan-persoalan serius yang tengah mendera rakyat di Maluku utara mulai dari soal sengketa lahan pemukiman antara Polda Malut dengan Masyarakat kelurahan Ubo-Ubo sampai konflik masyarakat adat dengan perusahan tambang di Hal-Tim tengah menyita perhatian publik Maluku utara saat ini.
Siapa pemimpin daerah dan lembaga pemerintahan
yang memberikan perhatian dan peduli atau tidak menjadi sorotan publik.
Publik menilai, Pemkot Ternate lebih responsif dan peduli dengan konflik yang tengah dihadapi warganya di kelurahan Ubo-Ubo dengan Polda Malut.Meskipun mengakui Polda memiliki alas hukum atas kepemilikan tanah dimaksud, Pemkot melalui Sekertaris Daerah masih mengupayakan mediasi bersama para pihak guna penyelesaian yang lebih baik.
Seperti dilansir dari media online Nuansa Malut, Pemerintah Kota Ternate berencana melakukan mediasi terkait sengketa lahan di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan. Lahan atau sebidang tanah yang ditempati ratusan warga setempat itu diklaim milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sementara Pemprov Malut dinilai lemah mengintervensi persoalan yang menimpa masyarakat baik di kelurahan Ubo-Ubo, Kota Ternate dan Masyarakat adat Sangadji Maba di Halmahera Timur.
Hal itu berdasarkan belum adanya upaya dan langkah intervensi Pemprov dalam bentuk forum mediasi yang melibat semua pihak yang bertikai guna penyelesaian yang lebih manusiawi.Forum mediasi dipandang sangat efektif dalam menjembatani konflik antara rakyat dengan penguasa dan pengusaha.
Komentar