oleh

Wapres Bukan Tumbal Politik


Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah/Paskoda FH UMY

Gerindra Berpeluang Mengisi Kursi Wapres, Prabowo Membutuhkan Mitra Strategis, Bukan Sekadar Kompromi Koalisi. Menguatnya dukungan partai-partai koalisi pemerintahan terhadap figur dari Partai Gerindra untuk mengisi jabatan Wakil Presiden membuka babak baru konfigurasi politik nasional. Pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada 15 November 2026, mengenai kecenderungan partai-partai koalisi mendukung figur Gerindra menjadi sinyal bahwa konsolidasi politik mulai mengerucut. Namun, di balik kesepahaman tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang mencari Wakil Presiden yang paling kompeten, atau sekadar menyelesaikan kompromi politik antarelite?

Baca Juga  Menakar Untung-Rugi Kunjungan Prabowo di IWIP: Mengapa Pembangunan Daerah Maluku Utara Masih "Lekang" dari Pandangan?

Pertanyaan ini penting karena jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, kompensasi bagi partai koalisi, ataupun instrumen untuk menyelamatkan konfigurasi kekuasaan. Wakil Presiden bukan tumbal politik yang harus dikorbankan demi kepentingan elite. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut kapasitas, integritas, dan tanggung jawab kenegaraan.

Jangan Reduksi Konstitusi Menjadi Kompromi Elite

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Baca Juga  HILIRISASI RP 180 TRILIUN: Ekosistem Nikel Global

Dengan demikian, dukungan partai-partai koalisi terhadap kader Gerindra merupakan realitas politik yang sah, tetapi bukan penentu tunggal legitimasi jabatan. Ada perbedaan mendasar antara kesepakatan politik dan kewenangan konstitusional. Dukungan koalisi dapat menjadi pertimbangan Presiden, tetapi proses pemilihan tetap harus berjalan sesuai mekanisme UUD 1945.

MPR tidak boleh sekadar menjadi institusi pengesah kesepakatan elite yang telah selesai dirumuskan di luar mekanisme konstitusi. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi praktik konstitusional yang menjunjung tanggung jawab kenegaraan, bukan sekadar transaksi politik.

Baca Juga  PAJAK KE RAKYAT DIHAPUS, TAMBANG DAN SDA JADI SOLUSI PENDAPATAN NEGARA DI ERA PRABOWO-GIBRAN

Presiden Membutuhkan Mitra di Tengah Tantangan Negara

Kebutuhan terhadap Wakil Presiden yang berkualitas semakin mendesak jika melihat kompleksitas persoalan pemerintahan Prabowo. Mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, termasuk perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana lain, memperlihatkan bahwa persoalan keamanan dan stabilitas negara harus ditangani secara serius.

Namun, dugaan penyadapan tidak serta-merta membuktikan adanya makar. Setiap dugaan tindak pidana harus diuji berdasarkan unsur hukum dan dibuktikan melalui proses yang profesional. Stabilitas pemerintahan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip negara hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed