oleh

Wapres Bukan Tumbal Politik


Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah potensi munculnya pusat gravitasi kekuasaan kedua. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi efektif, dan kesatuan arah kebijakan. Wakil Presiden tidak boleh menjadi pusat kompetisi politik baru yang justru melemahkan soliditas pemerintahan.

Presiden tidak membutuhkan Wakil Presiden yang selalu mengatakan setuju. Presiden membutuhkan mitra yang mampu memberikan pertimbangan objektif, mengingatkan ketika terdapat kekeliruan kebijakan, sekaligus membantu memastikan keputusan pemerintahan berjalan efektif.

Baca Juga  Paradoks Nasib Gibran Antara Mundur Atau Melawan Balik

Gerindra Jangan Sekadar Menawarkan Loyalitas

Jika Gerindra memperoleh dukungan politik koalisi untuk mengisi posisi Wakil Presiden, partai ini sekaligus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Gerindra harus menawarkan figur yang tidak hanya memiliki kedekatan dengan Presiden, tetapi juga rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kematangan kenegaraan.

Sebab, kader terbaik partai belum tentu otomatis menjadi figur terbaik untuk kepentingan negara. Keduanya bisa saja berada pada orang yang sama, tetapi harus dibuktikan melalui kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar kesepakatan politik.

Baca Juga  KETIKA TIDORE HADIR DI 'KOPI BANGI' JAKARTA

Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi konstitusional dan efektivitas pemerintahan Prabowo, bukan sekadar menyelesaikan pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung.

Wakil Presiden bukan tumbal politik, bukan hadiah koalisi, dan bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Ia adalah mitra konstitusional Presiden yang harus mampu menjaga stabilitas, menggerakkan pemerintahan, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama negara.

Baca Juga  CATATAN BUNG PIMRED : MENIMANG-NIMANG NASIB GIBRAN PASCA PUTUSAN MK SOAL IJAZAH

Gerindra boleh mengusulkan kader terbaiknya. Presiden memiliki tanggung jawab menentukan figur yang paling dipercaya. Namun, ukuran tertinggi dari seluruh proses tersebut bukanlah kepentingan partai atau kenyamanan elite, melainkan kepentingan bangsa dan negara.

Sebab, Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang sekadar loyal kepada Presiden, tetapi pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian untuk membantu Presiden bekerja lebih baik bagi Indonesia.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *