Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH, LLM
Pakar Hukum Tata Negara | Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah FH UMY
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membawa Indonesia pada satu agenda ketatanegaraan yang tidak sederhana: mencari figur pengganti untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Namun, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut, melainkan bagaimana memastikan bahwa proses pengisian jabatan itu tidak terjebak dalam kompromi politik yang mengabaikan kualitas kepemimpinan nasional.
Di sinilah Presiden Prabowo perlu berhati-hati. Jangan sampai penggantian Wakil Presiden hanya menjadi ajang pembagian kue kekuasaan di antara elite politik. Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membayar utang koalisi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegaraan.
Ada ungkapan Jawa yang relevan untuk mengingatkan Presiden: ojo tuku kucing ing karung! Jangan membeli kucing dalam karung. Jangan memilih seseorang hanya karena popularitas, kedekatan politik, atau rekomendasi kelompok tertentu, tanpa mengetahui secara sungguh-sungguh kapasitas dan rekam jejaknya.
Belajar dari Semar, Waspadai Petruk Dadi Ratu
Filosofi pewayangan Jawa sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Kita mengenal Semar, tokoh sederhana yang dalam tradisi pewayangan justru merepresentasikan kebijaksanaan, kejernihan moral, dan keberpihakan kepada rakyat. Semar tidak membutuhkan singgasana untuk menunjukkan kewibawaannya. Ia dihormati bukan karena kekuasaan yang dimiliki, melainkan karena kebijaksanaan yang dijalankan.
Sebaliknya, lakon Petruk Dadi Ratu dapat dibaca sebagai refleksi kritis tentang kekuasaan. Petruk yang tampil sebagai raja menghadirkan satire mengenai perubahan kedudukan, ambisi, dan ujian ketika seseorang memperoleh kekuasaan. Pesan filosofisnya bukan bahwa seseorang tidak boleh menduduki jabatan tinggi, melainkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan dan kesadaran tanggung jawab berpotensi kehilangan makna.
Dalam konteks politik hari ini, pesan tersebut penting. Indonesia tidak boleh sekadar mencari figur yang mampu duduk di kursi Wakil Presiden. Indonesia membutuhkan figur yang pantas secara moral, matang secara intelektual, dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Jangan sampai kita mendapatkan seorang pemegang kekuasaan yang hanya kuat dalam simbol dan jabatan, tetapi lemah dalam kapasitas kenegarawanan.
Komentar