Ketiga, representasi kebangsaan. Indonesia membutuhkan figur yang mampu memperkuat persatuan nasional, merawat keberagaman, dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat integrasi nasional, bukan sekadar memperpanjang konfigurasi kepentingan koalisi politik.
Ketiga kriteria tersebut memang bukan daftar persyaratan baru yang secara eksplisit ditetapkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, ia merupakan ukuran etik dan substantif yang semestinya menjadi pedoman Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya.
Prabowo Harus Memilih Negarawan, Bukan Sekadar Loyalis
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan itu digunakan dan kepada siapa ia dipertanggungjawabkan.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak semata-mata dibangun melalui kalkulasi elektoral dan kompromi antarpartai. Pengusulan dua calon Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum menghadirkan figur terbaik yang mampu memperkuat kualitas pemerintahan dan kehormatan konstitusi.
Di sinilah filosofi Semar menemukan relevansinya: kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan, bukan sekadar kesetiaan. Sementara Petruk Dadi Ratu mengingatkan bahwa singgasana tidak otomatis menjadikan seseorang negarawan.
Jangan sampai Prabowo hanya sibuk mencari siapa yang akan menduduki kursi kosong Wakil Presiden, tetapi lupa mempertimbangkan siapa yang benar-benar layak mengemban amanah tersebut.
Sebab, Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengganti Gibran. Indonesia sedang membutuhkan seorang negarawan.
Dan satu hal yang harus diingat: jangan memilih kucing dalam karung!
Komentar