Pemerintah perlu membangun sistem pengendalian alih fungsi lahan yang berbasis data terbuka. Peta konsesi pertambangan, kawasan industri, kebun, hutan, lahan pangan, wilayah adat, sumber air, dan pesisir harus dapat dibandingkan oleh publik. Data tersebut memungkinkan masyarakat menilai apakah rencana pengembangan rempah bertabrakan dengan ruang pangan atau zona rentan ekologis. Pengawasan tata ruang tidak boleh berhenti pada penerbitan dokumen perizinan. Pemerintah harus memantau perubahan tutupan lahan, kualitas air, erosi, dan produktivitas pangan secara berkala. Pelanggaran harus berujung pada pemulihan lingkungan dan sanksi yang benar-benar dapat menimbulkan efek jera.
Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip “pangan lebih dahulu, rempah berkelanjutan kemudian, ekspansi setelahnya.” Prinsip ini tidak menolak pengembangan kelapa dan pala, tetapi menempatkannya dalam urutan kebijakan yang benar. Lahan pangan produktif, kebun campur masyarakat, hutan adat, sempadan sungai, mangrove, dan kawasan pesisir rentan harus menjadi zona larangan ekspansi. Perkebunan rempah seharusnya diarahkan pada rehabilitasi lahan kritis, kebun tua, dan sistem agroforestri yang telah dikelola masyarakat. Insentif fiskal perlu diberikan untuk keberagaman tanaman, konservasi tanah, dan perlindungan air, bukan hanya untuk tambahan hektare tanam. Pemerintah juga harus memberi insentif harga bagi produk rempah yang dapat membuktikan asal-usul dan praktik budidaya berkelanjutan.
Posisi petani dalam rantai nilai perlu diperkuat melalui koperasi yang benar-benar dikelola secara demokratis. Koperasi dapat mengonsolidasikan pengeringan, sortasi, penyimpanan, sertifikasi, pembiayaan, dan pemasaran produk. Dengan kelembagaan yang kuat, petani tidak perlu menjual pala dan kelapa saat harga rendah hanya karena membutuhkan uang tunai. Pemerintah daerah dapat mendukung koperasi melalui gudang, rumah produksi, laboratorium mutu, dan akses pasar ekspor. Namun, koperasi tidak boleh hanya menjadi penyalur program atau perantara baru yang mengambil keuntungan dari petani.
Keberhasilannya harus diukur dari peningkatan harga di tingkat produsen, pembagian manfaat yang adil, dan kemampuan anggota mengawasi pengurus.
Douglass North menjelaskan bahwa institusi membentuk insentif dan menentukan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dalam sektor rempah, aturan tanah yang lemah, informasi harga yang tertutup, dan tata niaga yang dikuasai tengkulak akan membuat petani selalu berada pada posisi tawar rendah. Program hilirisasi tidak akan mengubah keadaan jika hanya menambah produksi tanpa membenahi kelembagaan pasar. Pemerintah harus membangun aturan kontrak yang adil, sistem informasi harga, sertifikasi yang terjangkau, dan penyelesaian sengketa yang berpihak pada petani. Perspektif North menunjukkan bahwa nilai tambah bergantung pada kualitas institusi, bukan hanya pada kelimpahan komoditas.
Elinor Ostrom menekankan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola secara berkelanjutan ketika aturan dibentuk dengan melibatkan pengguna lokal. Prinsip tersebut relevan untuk hutan, air, tanah, kebun campur, dan wilayah pesisir di Maluku Utara. Petani dan masyarakat adat memiliki pengetahuan tentang musim, tanaman, batas ruang, serta cara menjaga kebun agar tetap produktif. Kebijakan dari pusat harus memperkuat aturan lokal yang terbukti menjaga sumber daya, bukan menggantikannya dengan model perkebunan seragam. Partisipasi masyarakat harus hadir sejak tahap penetapan kawasan, bukan hanya ketika proyek membutuhkan legitimasi.
Ambisi menjadikan Maluku Utara pusat rempah dunia dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan jika pemerintah menolak logika monokultur dan ekstraksi ruang. Kelapa dan pala harus berkembang melalui agroforestri, bukan melalui konversi lahan pangan, hutan, dan kebun rakyat. Penurunan luas panen padi Maluku Utara pada 2025 menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak boleh diposisikan sebagai isu sampingan. Pemerintah harus melindungi lahan pangan, sumber air, wilayah adat, pesisir, dan daerah aliran sungai dari tekanan perkebunan serta pertambangan. Hilirisasi harus memberikan nilai tambah kepada petani melalui koperasi, industri lokal, teknologi pascapanen, dan akses pasar yang adil. Mengikuti North, pemerintah harus memperbaiki aturan tata ruang, tata niaga, dan kepastian hak agar petani memperoleh insentif untuk menjaga kebun berkelanjutan. Mengikuti Ostrom, masyarakat lokal harus menjadi pengelola dan pengawas utama atas sumber daya yang menopang hidup mereka. Kejayaan rempah tidak boleh dibangun dengan mengorbankan pangan, hutan, laut, dan ruang hidup masyarakat kepulauan. Pusat rempah dunia hanya akan bermakna apabila Maluku Utara tetap mampu memberi makan penduduknya dan menjaga ekosistemnya bagi generasi berikutnya.
Daftar Pustaka
Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2026). Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 6.655 hektare dengan produksi padi sebanyak 22.642 ton gabah kering giling. https://malut.bps.go.id/id/pressrelease/2026/03/02/844/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-6-655-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-22-642-ton-gabah-kering-giling–gkg-.html
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara. (2026). Benih bermutu kunci keberlanjutan rempah Maluku Utara. https://malut.brmp.pertanian.go.id/berita/benih-bermutu-kunci-keberlanjutan-rempah-maluku-utara
Jaringan Advokasi Tambang. (2025). Catatan akhir tahun Maluku Utara 2025: Neraka di zona pengorbanan, pertumbuhan ekonomi merobek keadilan. https://jatam.org/id/lengkap/Malut-Neraka-Zona-Pengorbanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/MonografiDetil/1194
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763
Komentar