—————————————————————————————————–
Oleh: Dr. Muhammad Kamal, SE.,M.Si.
Ambisi menjadikan Maluku dan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia memiliki dasar sejarah dan ekonomi yang kuat. Pala, cengkih, dan kelapa pernah menghubungkan wilayah ini dengan jaringan perdagangan global. Pemerintah kini ingin menghidupkan kembali posisi tersebut melalui hilirisasi perkebunan dan penguatan komoditas unggulan. Arah ini dapat menciptakan nilai tambah jika petani menjadi pelaku utama, bukan sekadar penyedia bahan mentah. Namun, ambisi rempah akan menjadi masalah bila diterjemahkan sebagai ekspansi monokultur tanpa perlindungan ekologi dan pangan lokal.
Pemerintah perlu membedakan antara pengembangan rempah berbasis lanskap agroforestri dengan perkebunan monokultur skala luas. Sistem agroforestri dapat memadukan pala, kelapa, tanaman pangan, pohon pelindung, dan vegetasi lokal. Sistem tersebut lebih sesuai dengan sejarah kebun rakyat Maluku Utara yang beragam dan berhubungan dengan hutan serta ruang hidup masyarakat. Monokultur, sebaliknya, menyederhanakan lanskap dan meningkatkan ketergantungan pada satu komoditas serta satu pasar. Kesalahan kebijakan terjadi ketika keberhasilan hilirisasi diukur dari luas tanam, bukan dari ketahanan ekonomi rumah tangga dan kesehatan ekosistem.
Dukungan pemerintah terhadap kelapa dan pala patut diapresiasi karena kedua komoditas memiliki peluang nilai tambah yang besar. Kelapa dapat diolah menjadi minyak, santan, tepung, karbon aktif, serat, arang, dan produk pangan bernilai tinggi. Pala juga dapat menghasilkan minyak atsiri, oleoresin, produk pangan, kosmetik, dan bahan farmasi. Namun, nilai tambah tersebut tidak otomatis diterima petani hanya karena produksi meningkat. Petani tetap akan berada pada posisi lemah apabila industri pengolahan, akses pasar, pembiayaan, dan penetapan harga dikuasai aktor di luar daerah.
Narasi pusat rempah dunia tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa Maluku Utara memiliki basis pangan yang rentan. Pada 2025, luas panen padi Maluku Utara tercatat sekitar 6.655 hektare. Angka tersebut turun 28,95 persen dibandingkan luas panen 2024 yang mencapai 9.367 hektare. Produksi padi 2025 juga turun menjadi sekitar 22.642 ton gabah kering giling.
Penurunan ini memperlihatkan bahwa perlindungan lahan pangan dan produktivitas pangan harus ditempatkan sebagai prioritas sebelum pemerintah memperluas perkebunan komersial (BPS Provinsi Maluku Utara, 2026).
Alih fungsi lahan pangan menjadi kebun kelapa dan pala dapat terjadi secara perlahan tanpa selalu terlihat dalam statistik investasi. Petani dapat memilih tanaman komersial karena menjanjikan pendapatan lebih besar daripada pangan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah juga dapat tergoda memperluas kebun untuk mengejar target tanam, serapan anggaran, dan citra keberhasilan program. Namun, lahan pangan yang hilang tidak mudah dipulihkan karena memerlukan air, tenaga kerja, benih, infrastruktur, dan kepastian pasar. Ketahanan pangan kepulauan akan melemah ketika wilayah produsen pangan semakin bergantung pada pasokan dari luar pulau.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan pangan. Aturan ini tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administrasi tata ruang. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus memetakan lahan pangan produktif, cadangan pangan, sumber air, dan lahan pertanian masyarakat secara terbuka. Setiap perluasan kebun rempah perlu diuji terhadap dampaknya pada produksi pangan, akses air, dan ruang hidup warga. Tanpa perlindungan yang jelas, program rempah berpotensi mempercepat konversi lahan yang justru harus dipertahankan untuk kebutuhan pangan lokal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2009).
Masalah pangan di Maluku Utara bukan hanya soal beras. Masyarakat kepulauan mengandalkan sagu, umbi-umbian, pisang, jagung, kelapa, ikan, dan hasil kebun sebagai bagian dari sistem pangan lokal. Kebijakan yang hanya menghitung luas sawah berisiko mengabaikan ruang produksi pangan nonberas. Hutan, kebun campur, pesisir, sungai, dan laut menyediakan pangan sekaligus menjadi penyangga ketika pasokan pasar terganggu. Konversi ruang tersebut untuk perkebunan homogen atau industri ekstraktif dapat mempersempit keragaman pangan masyarakat. Ketahanan pangan harus dipahami sebagai kemampuan komunitas memenuhi kebutuhan makan dari sistem ekologinya sendiri.
Komentar