TERNATE – Dua tahun berlalu. Lima orang meninggal. Delapan orang luka-luka. Speedboat Bela 72 terbakar dan meledak di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, 12 Oktober 2024.
Namun hingga hari ini, Sabtu (14/11/2026), satu pertanyaan mendasar masih menggantung: siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab secara hukum atas tragedi itu?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arif Budiman, menyatakan Polda Maluku Utara masih terus mengusut kasus tersebut.
Irjen Arif kepada media menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mendalami insiden nahas itu saat menjawab pertanyaan jurnalis terkait hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri atas speedboat Bela 72 itu.
“Saat ini kita sedang telusuri karena kejadian kasus tersebut sebelum saya menjabat,” ujar Kapolda Malut.
Pernyataan singkat itu, bagi keluarga korban, adalah angin segar. Bagi publik hukum, itu adalah momentum untuk menguji apakah penegakan hukum di Maluku Utara benar-benar berjalan, atau hanya berhenti pada seremoni penetapan tersangka.
Labfor yang Tak Pernah Dibuka ke Publik
Dua tahun setelah tragedi meledaknya speedboat Bela 72, sejumlah pertanyaan mendasar masih menggantung. Salah satunya menyangkut hasil uji laboratorium forensik (Labfor) yang hingga kini belum dipaparkan secara terperinci kepada publik.
Padahal, hasil pemeriksaan forensik menjadi salah satu instrumen penting untuk mengungkap penyebab kebakaran, konstruksi peristiwa, hingga kemungkinan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap insiden yang merenggut korban jiwa tersebut.
Ketertutupan informasi mengenai hasil Labfor Puslabfor Bareskrim Polri dan Bidlabfor Polda Sulawesi Utara itu kini kembali menjadi sorotan. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya ditemukan penyidik melalui pemeriksaan ilmiah tersebut.
Ketiadaan penjelasan terbuka bukan berarti hasil Labfor sengaja disembunyikan. Namun, ketika dokumen forensik menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara, kepolisian semestinya memberikan penjelasan yang memadai agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Dalam perkara yang menelan korban jiwa, penegakan hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penetapan tersangka lalu berakhir dengan _restorative justice_.
Transparansi mengenai dasar pembuktian juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Karena itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, termasuk substansi hasil pemeriksaan Labfor yang selama ini belum dipaparkan secara terperinci.
Publik juga perlu mengetahui apakah penyidikan telah mengurai seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hukum, termasuk aspek keselamatan pelayaran, proses pengisian bahan bakar, pengawasan operasional kapal, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap keberangkatan speedboat tersebut.
Jangan sampai perkara berhenti pada penetapan tersangka, sementara pertanyaan mengenai penyebab utama tragedi dan kemungkinan pertanggungjawaban pihak lain justru tidak terjawab.
Restorative Justice yang Dipersoalkan: Melanggar Undang-Undang?
Salah satu keluarga korban berharap agar kasus Bela 72 dibuka kembali guna memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban.
“Kasus Bela 72 harus dibuka kembali karena _Restorative Justice_ tidak dilaksanakan sesuai janji,” ujar dia tegas.
Komentar