13) diduga karena sudah ada perintah dari kakak ipar (Jokowi) maka atas intervensi adik ipar (Anwar Usman – Ketua MK) memproses gugatan mahasiswa tersebut.
14) sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moh Mahfud MD bahwa Ketua MK (Anwar Usman) melakukan pelanggaran etika berupa : (a) ikut serta sebagai hakim padahal terdapat konflik kepentingan (adik ipar) padahal pada perkara yang sama sebelumnya, Anwar Usman tidak ikut dengan alasan kondlik kepentingan, (b) menafsirkan salah atas pilihan hakim dari komposisi 4 (empat menolak), 3 (tiga) setuju asal pernah jadi Bupati/Walikota atau Gubernur, dan 2 (dua) setuju asal pernah menjadi Gubernur. Ketua MK (adik ipar) menafsirkan bahwa 4 (empat) hakim tidak setuju dan 5 (lima) setuju. Atas putusan tersebut Gibran memenuhi syarat jadi Wapres. Atas pelanggaran etika tersebut, maka MKMK menghukum Anwar Usman dan dipecat sebagai Ketua MK. Tapi keputusannya tetap sah.
15) 9 (sembilan) hari sebelum batas akhir pendaftaran pasangan Capres/Cawapres, tanggal 16 Oktober 2026 keluar Putusan MK tentang perubahan persyaratan umur Capres/Cawapres
16) ternyata ada masalah lain yang disembunyikan, yaitu Gibran tidak memiliki ijazah SLTA. Maka Jokowi tidak diam, KPU melakukan penyelundupan pasal persyaratan dan Kemendikbud membuat Surat Keterangan (Suket) penyesuaian ijazah Gibran.
17) atas gugatan Denny Indrayana dkk, 6 Oktober 2026
MK memutuskan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Gibran memiliki jabatan ijazah SLTA atau setara.
18) atas gugatan Subhan Palal, 30 Oktober 2026 keluar putusan kasasi MA yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2019.
19) atas putusan MK dan MA tersebut, tangga 11 November 2026, DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran diproses secepatnya.
20) karena sudah tidak ada lagi pilihan, maka tanggal 12 November 2026, Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Komentar