“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman.
Empat Pilar Revolusi
Habiburokhman menjelaskan, UU ini dibangun di atas empat pilar utama yang membuatnya berbeda dari semua UU sebelumnya.
Pilar Pertama: Asas dan Ruang Lingkup. UU ini menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan proporsionalitas, sekaligus memperluas penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Artinya, negara tidak bisa sembarangan merampas. Harus ada asas. Harus ada batas. Harus ada keadilan.
Pilar Kedua: Prosedur Presisi. Inilah yang paling revolusioner: mekanisme _non-conviction based_ atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Artinya, negara tidak perlu menunggu koruptor divonis bersalah dulu baru bisa merampas hartanya. Jika aset itu terbukti berasal dari kejahatan, negara bisa merampasnya melalui persidangan khusus. Koruptornya kabur ke luar negeri? Hartanya tetap bisa dirampas. Koruptornya meninggal dunia? Hartanya tetap bisa dirampas. Koruptornya tidak bisa dibuktikan secara pidana karena bukti kurang? Jika asetnya jelas hasil kejahatan, tetap bisa dirampas.
Ini adalah pukulan telak bagi para perampok berdasi yang selama ini bersembunyi di balik celah hukum pidana.
Pilar Ketiga: Tata Kelola dan Transparansi. Aset yang dirampas tidak akan dikelola sembarangan. UU ini mengatur pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Semua tercatat digital. Semua bisa diaudit. Tidak ada lagi cerita aset sitaan yang hilang, atau dilelang murah kepada kroni.
Pilar Keempat: Restorasi Berkeadilan. Aset yang dirampas akan dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Jika ada warga yang tertipu investasi bodong, uangnya akan dikembalikan dari aset yang dirampas. Jika ada pihak yang membeli aset itu dengan itikad baik dan tidak tahu itu hasil kejahatan, haknya dilindungi.
Bukan Hanya Korupsi: Narkoba, Terorisme, TPPO, hingga Penipuan Online
Ruang lingkup UU ini tidak hanya korupsi. Ia diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Artinya, bandar narkoba yang hartanya triliunan, kini hartanya bisa dirampas. Pendana teroris, hartanya bisa dirampas. Mafia perdagangan orang, hartanya bisa dirampas. Penipu investasi bodong online yang merugikan ribuan korban, hartanya bisa dirampas dan dikembalikan ke korban.
Mekanismenya melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Semua dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.
Jaminan: Tidak Boleh Jadi Senjata Politik











Komentar