Habiburokhman tahu, UU yang kuat seperti ini bisa berbahaya jika disalahgunakan. Karena itu, ia menegaskan berulang-ulang dalam laporannya:
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.”
Untuk mencegah itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.
Artinya, tidak ada perampasan diam-diam. Semua harus diuji di persidangan yang terbuka. Semua harus bisa diaudit. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan.
Inilah yang membedakan revolusi Prabowo dengan rezim otoriter. Revolusi ini dilakukan dengan hukum, bukan dengan kekuasaan sewenang-wenang.
Penutup: Era Baru Indonesia
Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III, Badan Keahlian DPR, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa.
Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.
Tapi sejarah akan mencatat satu hal: UU Perampasan Aset ini lahir di era Prabowo Subianto.
Era di mana negara akhirnya berani berkata kepada koruptor: _Kamu boleh dipenjara, tapi hartamu tidak akan kamu nikmati lagi. Uang rakyat akan kembali ke rakyat._
Era di mana kejahatan tidak lagi menguntungkan.
Era di mana perampok berdasi tidak lagi bisa tertawa di balik jeruji besi sambil menunggu bebas dan menikmati harta curiannya.
Kamis, 19 November 2026, adalah hari ketika Indonesia berubah. Hari ketika negara akhirnya berdiri di sisi korban, bukan di sisi penjahat.
Dan itu adalah langkah revolusioner hukum anti-korupsi yang akan dikenang puluhan tahun ke depan.









Komentar