Pertanyaannya: apakah amanat itu sudah dijalankan?
Jawabannya: Belum! Bahkan kita telah mengkhianatinya.
APBN yang Menindas Rakyatnya Sendiri
Lihatlah struktur APBN kita. Pemerintah lebih nyaman dan lebih mudah memungut pajak dari 280 juta rakyatnya ketimbang berani merebut kembali kedaulatan tambang dari tangan asing dan aseng.
Kita punya Freeport dengan emas dan tembaga terbesar di dunia. Kita punya nikel terbesar di dunia di Morowali dan Halmahera. Kita punya batu bara terbesar, sawit terbesar, gas terbesar. Namun, kontribusi SDA terhadap APBN hanya sekitar 10-15 persen. Sisanya? Pajak rakyat.
Ini adalah sistem ekonomi yang terbalik. Negara yang kaya raya sumber daya alamnya, tapi rakyatnya yang disuruh membiayai negara.
Di sinilah letak ketidakadilan fiskal. Rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan harus membayar PPN 11 persen yang sebentar lagi mau naik 12 persen. Sementara korporasi tambang raksasa mendapat tax holiday, royalty murah, dan izin konsesi puluhan ribu hektar.
Apakah ini yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Momentum Prabowo-Gibran: Kembalikan Kedaulatan Ekonomi
Pemerintahan Prabowo-Gibran datang dengan doktrin kedaulatan dan kemandirian bangsa. Inilah momentum emas untuk mengembalikan Pasal 33 ke khittahnya.
Komentar