oleh

MEWARNAI ISTANA DARI TIMUR


Kini, ia melangkah masuk ke dalam ruangan tempat bisikan lebih menentukan ketimbang teriakan.

​Margarito selama ini kita kenal sebagai sosok yang pandai mengolah pasal menjadi argumen yang tangkas, kadang menohok.

Ia datang dari Maluku Utara, sebuah kawasan di mana sejarah ketatanegaraan Nusantara pernah ditorehkan oleh kesultanan-kesultanan besar jauh sebelum republik ini dibayangkan.

Baca Juga  Ketika Pendidikan Menjadi Gratis: Menguji Kemampuan APBN dan Ekosistem Pendidikan Indonesia Membiayai Universalitas Tanpa Mengorbankan Kualitas

Kehadirannya di ring satu Presiden Prabowo Subianto bisa dibaca sebagai “etalase representasi”: bahwa gagasan tentang tertib hukum tak cuma lahir dari ruang-ruang kuliah ber-AC di Jawa, tapi juga dari pesisir yang jauh.

​Namun, kekuasaan punya bahasanya sendiri.​Sejak zaman Niccolò Machiavelli menulis petunjuk untuk sang Pangeran di Firenze, penasihat raja selalu berdiri di persimpangan yang rawan.

Baca Juga  FREE PALESTINE, STRUGGLE FROM WITHIN: Strategi Diplomasi Prabowo

Di satu sisi, ada kebenaran ilmu yang menuntut kesetiaan pada prinsip; di sisi lain, ada realitas politik yang kerap menuntut kompromi.

Seorang pakar hukum yang menjadi penasihat presiden tak lagi sekadar mengutip teks konstitusi dengan bebas.

Ia harus menakar kapan hukum menjadi benteng “ethical,” dan kapan ia berisiko sekadar dijadikan stempel pembenar bagi keputusan politis.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *