OPSI 3: PROVINSI MALUKU KIE RAHA – PILIHAN KOMPROMI POLITIK
Ini adalah jalan tengah yang paling realistis untuk lolos di DPR RI dan Kemendagri. Kita tetap memakai kata Maluku agar tidak merombak total administrasi nasional, tapi menambahkan Kie Raha sebagai pembeda tegas dari Provinsi Maluku di Ambon. Sehingga jelas ada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Kie Raha. Satu adalah wilayah yang dinamai Belanda karena rempah, satu adalah pemilik asli nama. Kelebihannya mudah diterima, kekurangannya masih ada kata Maluku yang rancu.
OPSI 4: PROVINSI MOLOKU NEGERI REMPAH – PILIHAN BRANDING DUNIA
Dunia internasional mengenal Maluku melalui Ternate dan Tidore, pusat cengkeh dunia di era Sultan Baabullah. Nama ini kuat untuk investasi dan pariwisata dunia. Namun kekurangannya mengecilkan peran Bacan sebagai yang tertua dan Jailolo sebagai yang pertama menurut legenda.
IV. JALAN PUBLIK: REFERENDUM SEJARAH
Opini ini sengaja ditulis 1322 kata untuk menghormati tahun 1322. Satu kata untuk setiap tahun sejak Almakiyah berdiri. Pesannya: tugas kita bukan menciptakan identitas baru, tapi mengembalikan identitas yang dicuri.
Langkah rasionalisasi yang bisa kita dorong ke ruang publik adalah: 1) Seminar publik oleh empat kesultanan untuk menyepakati usulan nama, 2) Naskah akademik perubahan UU No.46/1999 dengan dasar Pasal 18B UUD 1945 tentang masyarakat hukum adat, 3) Petisi publik dengan 4 pilihan nama, bukan satu, agar rakyat Maluku Utara merasa memiliki.
Jangan lagi kita memperkenalkan diri sebagai saya dari Maluku Utara, pecahan dari Maluku. Perkenalkan diri sebagai saya dari Moloku Kie Raha, dari Almakiyah 1322, tempat asal kata Maluku itu sendiri.
Jika kita tidak berani mengembalikan nama kita sendiri, siapa lagi yang akan menghargai sejarah kita?
Komentar