Oleh: Dr. Saiful Ahmad (Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik).
Kabar operasi tangkap tangan yang menyasar jajaran di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tak pelak menghentak kesadaran publik. Di balik penyitaan koper berisi uang tunai dan bayang-bayang keterlibatan “kementerian bayangan”, tersingkap tabir kelam yang selama ini menghinggapi tata kelola pertanahan nasional: shadow governance. Ketika keputusan perizinan, sertifikasi, hingga alokasi tata ruang tidak lagi ditentukan oleh prosedur rasional-legal melainkan oleh transaksi informal dan jejaring kekuasaan, wibawa negara pada hakikatnya sedang dipertaruhkan.
Dalam kacamata sosiologi politik dan birokrasi, apa yang terjadi di tubuh Kementerian ATR/BPN adalah potret klasik dari deviasi birokrasi rasional-legal sebagaimana diperingatkan oleh Max Weber. Weber menegaskan bahwa kekuatan birokrasi modern terletak pada kepastian hukum, impersonalisme, dan profesionalisme teknokratis. Namun, ketika birokrasi disusupi oleh praktik rente, yang lahir adalah regulatory capture—situasi di mana regulator yang seharusnya melayani kepentingan umum justru tersandera oleh kepentingan pihak yang diatur.
Potret kembar dari disfungsi ini terlihat sangat gamblang dalam perbandingan dua kasus besar belakangan ini:
Kasus Pagar Laut Tangerang (Agung Sedayu Group):
Penguasaan puluhan ribu hektar tanah dan kawasan pesisir yang bersertifikat di Tangerang menguap tanpa kejelasan hukum. Gurita kekuasaan modal membuat penegakan hukum dan audit tata ruang seolah tak berkutik menghadapi pengembang raksasa.
Komentar