Selektif Hukum dan Birokrasi Bayangan di Sektor Agraria.

Kasus OTT Sertifikat HGB Bogor (Summarecon):
Di sisi lain, operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor membongkar bagaimana izin-izin pertanahan dijadikan komoditas transaksi langsung antara pejabat kementerian dan pelaku usaha.

​Dua contoh kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dan bias penegakan hukum. Siapa yang memiliki akses kekuasaan dan modal yang mengakar dapat menikmati imunitas, sementara yang lain terjaring ketika transaksi informalnya bocor ke publik.

Di sinilah letak krisis dasarnya: politik agraria nasional kita telah bergeser jauh dari orientasi pelayanan publik menjadi alat komersialisasi ruang. Kebijakan politik agraria seharusnya memfokuskan kemudahan birokrasi pertanahan pada pemangkasan rantai prosedur bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Regulasi pertanahan diciptakan untuk memberi jaminan kepastian hukum atas tanah rakyat. Namun, di lapangan, kemudahan perizinan (deregulasi birokrasi) sering kali salah kaprah: justru diperuntukkan bagi konsolidasi modal besar melalui kompromi HGB dan Izin Lokasi, sementara rakyat kecil harus menghadapi dinding birokrasi yang berbelit dan rentan pungli.

Kondisi ini menciptakan jurang yang membahayakan bagi pencapaian Visi Misi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pilar utama kepemimpinan Presiden Prabowo adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi sekaligus mengeksekusi program-program kerakyatan yang ambisius, seperti Program 3 Juta Rumah bagi rakyat kecil. Namun, bagaimana mungkin target perumahan rakyat dan pengentasan pemukiman kumuh dapat terwujud jika instrumen penyedia tanahnya dibiarkan lumpuh oleh spekulasi lahan dan monopoli pengembang besar?

​Tanah bukan sekadar komoditas pasar bebas demi akumulasi modal segelintir elit, melainkan instrumen berbangsa yang mengemban fungsi sosial sebagaimana amanat UUPA 1960. Politik agraria yang berpihak pada rakyat menuntut negara hadir sebagai pengatur pasar (market regulator) sekaligus penyedia fasilitas (public provider). Ketika ruang-ruang kota dan perbukitan dialokasikan hanya berdasarkan kekuatan modal—sebagaimana terlihat di pesisir Tangerang maupun perbukitan Bogor—maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) runtuh. Akibatnya, krisis keterjangkauan hunian (housing affordability crisis) menjadi kenyataan pahit yang harus ditanggung rakyat banyak, sementara lembaga publik seperti Perumnas kian terdesak ke pinggiran.