Tanpa itu, Malut hanya jadi tempat menambang dan mengekspor, sementara kebutuhan dasarnya tetap disuplai dari luar. Inilah yang disebut “kebocoran ekonomi”.
Solusi: Bangun Lembaga, Bukan Hanya Dermaga
Kamal menolak pembangunan yang hanya menghitung aset fisik. Pelabuhan selesai tapi tidak ada jadwal kapal. Jalan ada tapi tidak nyambung ke gudang. Listrik ada tapi tidak terjangkau UMKM.
Ia mengusulkan 3 langkah darurat:
1. Lembaga Koordinasi Logistik Maritim Provinsi : Forum yang menyusun peta rute, jadwal tetap, tarif referensi, dan pantau gangguan pangan-energi. Anggotanya Pemprov, Pemkab, operator, BUMD, koperasi.
2. Bangun Sub-Hub : Bukan pelabuhan besar di setiap pulau, tapi simpul pengumpul, gudang pendingin, pusat distribusi. Ternate-Tidore untuk perdagangan, Sofifi untuk koordinasi, Tobelo-Jailolo-Weda-Labuha untuk produksi, Obi-Bacan dikuatkan koneksinya.
3. Sistem Muatan Balik + Digitalisasi : Kapal bawa sembako ke pulau kecil jangan pulang kosong. Isi dengan ikan, pala, cengkih. Sekaligus bangun sistem digital agar pelaku usaha bisa lihat jadwal, tarif, dan harga antarpulau secara real time.
“Subsidi harus diarahkan untuk rute sosial: pangan, obat, pendidikan di pulau kecil. Sementara rute ekonomi diberi insentif berbasis volume,” tambahnya.
Indonesia-Centric Akan Gagal Jika…
Kutipan Douglass C. North, Elinor Ostrom, Acemoglu & Robinson jadi pengingat: infrastruktur bekerja lewat aturan, insentif, dan kepercayaan.
“Pembangunan Indonesia-Centric dapat gagal di Laut Halmahera bila negara hanya memindahkan pusat investasi dari Jawa ke kawasan industri mineral tanpa membangun institusi ekonomi antar pulau,” pungkas Dr. Muhammad Kamal.
Jika tidak, “maka Hub Logistik Pasifik” hanya akan jadi slogan. Pelabuhan ekspor ramai, tapi masyarakat di pulau-pulau kecil tetap hidup dalam isolasi ekonomi.
Yang diukur bukan lagi jumlah proyek. Tapi waktu tempuh antar pulau, frekuensi kapal, harga pangan, dan berapa produk lokal yang masuk ke rantai pasok industri.
Komentar