oleh

Dr.Muhammad Kamal : Menembus Isolasi Archipelago, Mengapa “Indonesia-Centric” Berisiko Gagal di Laut Halmahera?

-HEADLINE-518 Dilihat

“Pangan, ikan segar, hasil kebun, obat, kebutuhan rumah tangga bergerak dalam volume kecil tapi frekuensi tinggi. Tanpa sub-hub intrawilayah, pelabuhan besar hanya jadi pintu keluar produk industri dan pintu masuk barang dari luar,” tegas Kamal.

Ukurannya bukan panjang dermaga. Tapi apakah harga beras, telur, BBM, sayur di pulau kecil jadi lebih stabil. Apakah ikan nelayan lebih cepat sampai pasar. Infrastruktur baru bernilai publik kalau memperluas akses ke kebutuhan dasar.

Baca Juga  LIRA Malut Desak KLH dan Gakkum Periksa Manajemen PT IWIP, Dugaan Pembakaran Ban Bekas Dinilai Ancam Lingkungan

Ketahanan Pangan & Energi: Disandera Kapal

Ketahanan pangan Malut sangat tergantung jadwal kapal. Beras, telur, ayam, gula, minyak, sayur masih impor dari luar pulau. Begitu kapal telat atau cuaca buruk, harga langsung meledak.

Hal yang sama terjadi di energi. Industri butuh listrik besar dan stabil. Rumah tangga, puskesmas, cold storage ikan, UMKM juga butuh. Tapi sistem masih terpusat dan bergantung fosil.

Baca Juga  Ketika Angka Dipilih untuk Pencitraan, Dr.Muhammad Kamal : Kemiskinan Malut Naik 3.040 Orang, Tapi PDRB Dipamerkan 19,64%

“Gangguan energi dapat menghentikan produksi es, rantai dingin, pengolahan ikan, usaha kuliner. Energi terbarukan skala pulau seperti surya dan mikrohidro harus jadi bagian strategi, bukan hanya proyek mercusuar,” jelas Kamal.

Weda-Obi Kaya, Petani Lokal Jadi Penonton

Paradoks terbesar ada di kawasan industri. Ribuan pekerja di Weda dan Obi butuh makan tiap hari. Seharusnya ini jadi pasar jangkar bagi petani, nelayan, peternak Malut.

Baca Juga  Ngebut Rehab Rumdis Rp8,8 M Pakai Skema Bermasalah, Tapi Gubernur Masih Nongkrong di Hotel: Ada Apa?, MA : BPK, KPK, KEJAGUNG Siaga.

Faktanya, perusahaan lebih mudah impor dari jaringan pemasok besar di luar provinsi.

“Peluang tersebut akan hilang bila perusahaan lebih mudah membeli barang dari luar. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengadaan lokal yang bertahap dan transparan,” ujar Kamal.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *