TERNATE – Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) mengecam pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara terkait pembukaan lahan seluas 5,2 hektare di kawasan Hutan Lindung Pulau Sulabesi, Kepulauan Sula.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Ir. Basyuni Thahir, S.Hut., M.P., IPU, di Hotel Said Bela, Ternate, Senin (21/9/2026). Basyuni menyebut pembukaan lahan di hutan lindung tersebut tidak melanggar aturan karena telah memiliki izin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial Hutan Desa.
“Boleh, karena sudah ada alas izinnya berupa pengelolaan Hutan Desa. Tidak melanggar. Dia melanggar kalau tidak ada perizinan di situ,” ujar Basyuni.
Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Direktur LATAMLA, Syed Faiz Albar. Dalam siaran pers Nomor 026.D.300-LATAMLA.09.2026, LATAMLA menilai pernyataan tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komentar