Bukan hanya di kota. Kemiskinan kota naik dari 5,71% ke 6,00%.Desa juga naik dari 5,54% ke 5,69%. Artinya tekanan harga pangan dan biaya hidup memukul merata.
PDRB Rp37,06 Triliun: Tumbuh, Tapi Untuk Siapa?
Di saat yang sama, BPS merilis kabar gembira: PDRB Malut Triwulan I 2026 tumbuh 19,64% yoy. Nilai PDRB ADHB Rp37,06 triliun. Industri pengolahan jadi bintang dengan pertumbuhan 37,09%. PMTB atau investasi fisik juga tumbuh *17,57%.
Tapi Kamal mengingatkan: PMTB bukan gaji, bukan beras, bukan konsumsi warga miskin.
“PMTB mencakup pembelian mesin, pembangunan pabrik, pelabuhan industri. Mesin bisa dibeli dari luar, pembiayaan dari luar negeri, laba bisa mengalir keluar. Investasi besar dapat menaikkan PDRB tanpa menciptakan perputaran uang yang kuat di tingkat lokal,” tegasnya.
Buktinya, PMTB Triwulan I 2026 justru kontraksi 23,09% dibanding triwulan sebelumnya. Artinya pertumbuhan industri tambang sangat tergantung siklus proyek. Kalau proyek berhenti, tenaga kerja dan UMKM pendukung langsung terpukul.
Smelter Kaya, Petani Tetap Miskin: Kebocoran Ekonomi
Paradoks terbesar ada di pasar. Kawasan industri butuh beras, ikan, telur, sayur setiap hari. Seharusnya ini jadi “pasar pasti” bagi petani dan nelayan Halmahera.
Faktanya? Banyak kebutuhan itu justru dipasok dari luar Malut.
“Kebocoran ekonomi tidak hanya terjadi melalui pasokan pangan. Peralatan, tenaga ahli, jasa logistik, pembiayaan, kontraktor juga dari luar. Pelaku lokal kalah karena modal, sertifikasi, dan akses tender,” jelas Kamal.
Komentar