“Kalau ada yang tidak jelas atau tidak beres dalam sebuah proses hukum, ya proses hukum itu gagal kalau belum bisa dikatakan batal,” tandasnya.
Menurutnya, RJ Bella 72 mengandung tiga cacat elementer yang sistematis:
Cacat 1: Ketidaksesuaian Jenis RJ
Dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, RJ mengenal dua model:
1. Perdamaian TANPA SYARAT: Korban memaafkan ikhlas tanpa ganti rugi. Cukup Berita Acara Perdamaian (RJ-8/RJ-10) lalu diajukan penghentian penuntutan ke Jampidum. Lazim untuk perkara ringan seperti penganiayaan ringan atau pencurian kecil.
2. Perdamaian DENGAN SYARAT: Korban memaafkan dengan kewajiban proporsional bagi pelaku sesuai Pasal 11 ayat (1) Perja 15/2020: ganti rugi, biaya pengobatan, biaya pendidikan, pemulihan kerusakan. Mekanismenya, jaksa wajib memberi waktu maksimal 14 hari sejak Tahap II untuk pemenuhan kewajiban sebelum diterbitkan SKP2.
Polemik Bella 72:
Versi Kejati: Korban memaafkan sukarela tanpa syarat, maka RJ sah.
Versi Korban: Memaafkan karena dijanjikan klausul pemulihan miliaran rupiah yang difasilitasi pihak bernama “Opo”.
Jika di dokumen tertulis tanpa syarat tapi di lapangan ada janji lisan yang tak terealisasi, maka RJ itu manipulatif.
Cacat 2: Dugaan Mobilisasi Korban
Muslim menyoroti proses RJ yang janggal dan terkesan dikondisikan.
Komentar