Itulah kenapa Pemkot bergerak cepat. Setelah bawang, sekarang telur. Setelah Probolinggo, sekarang Blitar. Polanya jelas: cari langsung ke sumbernya, bukan lewat tengkulak.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Bank Indonesia. BI mendorong TPID di seluruh Indonesia untuk tidak lagi pasif menunggu pasokan, tapi aktif membangun jejaring dengan daerah produsen.
Penandatanganan dokumen KAD pun ditutup dengan jabat tangan. Tapi yang lebih penting adalah yang terjadi setelahnya: apakah pedagang Ternate dan peternak Blitar benar-benar bisa deal B2B, dan apakah harga telur di Pasar Bastiong benar-benar bisa lebih bersahabat.
“Kerja sama ini bukan hanya di atas kertas. Kami akan kawal sampai ke meja makan warga,” pungkas Rizal Marsaoly.
Dengan dua KAD dalam sepekan, Ternate seolah berteriak: kalau tidak bisa tanam sendiri, maka minimal belinya harus langsung ke petani.
Dan untuk saat ini, jawabannya ada di Probolinggo dan Blitar.***
Komentar