27 Maluku Utara, Panggung Kekayaan Cina (Tiongkok) dan Rakyat Malut Miskin — Oleh: Arsad Sangadji, Ketum FPPPMU, Aktivis dan Pemerhati Sosial

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan tidak ingin peringatan hari ulang tahun daerah hanya menjadi agenda seremonial. Namun,

perayaan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara yang menghadirkan sejumlah artis nasional justru layak menjadi ruang refleksi: 27 tahun Maluku Utara berdiri sebagai provinsi, sudah sejauh mana kemajuan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Sejumlah artis nasional dijadwalkan tampil dalam rangkaian perayaan tersebut, di antaranya Nassar dan Salma, dengan Rina Nose sebagai pembawa acara. Kehadiran artis tentu dapat dipandang sebagai bagian dari hiburan rakyat. Persoalannya bukan semata-mata siapa artis yang datang atau seberapa megah panggung yang dibangun.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: pantaskah kemegahan menjadi wajah utama perayaan daerah ketika kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan pelayanan publik, dan kesenjangan pembangunan antarpulau masih menjadi kenyataan sehari-hari masyarakat Maluku Utara?

Rakyat seolah diajak berdiri di depan panggung untuk menyaksikan gemerlap pembangunan yang belum tentu hadir di meja makan mereka. Lampu panggung menyala, musik dimainkan, artis menari dan masyarakat bersorak. Namun setelah pesta selesai, sebagian warga kembali ke rumah menghadapi persoalan yang sama: pendapatan keluarga yang terbatas, harga kebutuhan pokok yang mahal, kesempatan kerja yang tidak merata, pelayanan dasar yang belum optimal, serta pembangunan yang belum sepenuhnya menjangkau pulau-pulau dan desa-desa.

Inilah paradoks pembangunan Maluku Utara. Di satu sisi, daerah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis nikel dan hilirisasi mineral. Investasi mengalir, kawasan industri berkembang, produksi mineral meningkat, dan Maluku Utara semakin penting dalam rantai pasok industri nasional maupun global. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis menjamin terciptanya pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya mengiringi setiap perayaan ulang tahun Maluku Utara bukan sekadar berapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?