Jika kekayaan alam diambil dari perut bumi Kie Raha, maka masyarakat Kie Raha seharusnya menjadi pihak pertama yang memperoleh manfaat. Anak-anak daerah harus mendapatkan pendidikan terbaik. Nelayan harus memperoleh infrastruktur dan perlindungan ekonomi. Petani harus mempunyai akses pasar. Pemuda Maluku Utara harus mendapatkan kesempatan kerja dan ruang yang adil dalam industri. Desa-desa di sekitar kawasan pertambangan seharusnya menikmati pelayanan kesehatan, air bersih, jalan, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik.
Jangan sampai sejarah hanya berganti komoditas.
Pada masa lalu, Maluku dan Maluku Utara menjadi rebutan kekuatan dunia karena cengkeh dan pala. Kekayaan rempah yang tumbuh dari tanah leluhur justru mengundang kolonialisme, monopoli, dan eksploitasi.
Hari ini komoditasnya berubah menjadi nikel. Karena itu, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pembangunan berbasis sumber daya alam benar-benar telah meninggalkan pola lama tersebut, atau justru menghadirkan bentuk baru penguasaan ekonomi dengan wajah yang lebih modern.
Kolonialisme masa lalu datang membawa kapal dan senjata. Dominasi ekonomi masa kini dapat hadir melalui konsentrasi penguasaan sumber daya, modal, akses politik, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Jika masyarakat lokal hanya menjadi penonton sementara keuntungan terbesar mengalir kepada kelompok pemilik modal, maka hilirisasi kehilangan sebagian makna keadilannya.
Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. Hilirisasi harus sampai pada hilirisasi kesejahteraan.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tidak cukup apabila tidak dikonversi menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Investasi tidak cukup jika tidak memperbesar kesempatan ekonomi masyarakat lokal. Ekspor nikel tidak cukup jika desa-desa penghasil sumber daya tetap menghadapi ketertinggalan pelayanan dasar.
Karena itulah, APBD mempunyai posisi yang sangat penting. APBD bukan sekadar angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen keberpihakan politik pemerintah terhadap rakyat.
Setiap rupiah uang daerah seharusnya menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, konektivitas antarpulau, air bersih, perumahan, penguatan usaha kecil, pemberdayaan nelayan dan petani, serta penciptaan kesempatan kerja bagi generasi muda Maluku Utara.
Ketika pada saat yang sama pemerintah menyelenggarakan kegiatan perayaan dalam skala besar, publik berhak mengetahui sumber pembiayaan, besaran anggaran, mekanisme penggunaannya, dan manfaat ekonomi yang ingin dihasilkan. Transparansi tersebut penting agar perayaan daerah tidak dipersepsikan hanya sebagai pertunjukan kemegahan pemerintah.
Komentar