3 CATATAN KRITIS MENURUT UUD 1945 ASLI
LEGAL TAPI RAWAN → Memberi dana ke LSM itu legal. Tapi kalau dipakai untuk “mempengaruhi kebijakan” atau “mengganti haluan negara” = melanggar *Pasal 28 UU No 16/2017 tentang Ormas
2. BERTENTANGAN DENGAN YAMIN → 29 Mei 1945: “BerKEPRIBADIAN, Tolak Tiruan Asing”. Demokrasi kita harus lahir dari rahim Nusantara, bukan impor
3. ANCAMAN KE SOEPOMO → Kalau LSM asing hanya dukung 1 golongan/1 narasi = memecah Negara Integralistik
4. KALIMAT PERINGATAN
Tidak ada Asing memberi bantuan tanpa disertai agenda jangan jual
Bangsa ini dengan grand jangan jadi londo Ireng .
Kita tidak anti kerjasama internasional.
Tapi kita anti intervensi.
Demokrasi Indonesia harus disetir oleh Rakyat Indonesia, bukan oleh grant asing.”
WASIAT PANITIA 9: KEDAULATAN RAKYAT –
SUMBER: http://NED.org Grant Database,l
CONTOH HIBAH NED KE INDONESIA
2020-2024
Catatan: Ini data publik. Bukan tuduhan. Untuk bahan evaluasi kedaulatan
PENERIMA BANTUAN TAHUN 2020 -2024
yayasan Bantuan Hukum Indonesia YLBHI
Internatonal Republik Institute.
KONTRAS Komisi untuk Orang Hilang
Walhi Wahana Lingkungan Hidup
JARINGAN PEMANTAU PEMILU
ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
Bapak Ibu, saya tidak menuduh. Saya hanya menunjukkan data publik. Ini website resmi NED. Mereka sendiri yang umumkan.
Tahun 2023 mereka beri hibah ke IRI untuk pelatihan parpol menjelang pemilu.siapa parpol tang menerima pelatihan bisa ditanyakan dan diumumkan ke publik .
Tahun 2024 beri hibah ke YLBHI, Kontras.
PPATK harus melakukan Audit pada YLBHI dan KONTRAS
Pertanyaan saya: Salah? Secara hukum tidak, kalau untuk pendidikan.
Tapi berbahaya? Ya, kalau kita lengah.
Karena Moh. Yamin sudah bilang 81 tahun lalu: telah memperingatkan Jangan tiru asing.
Soepomo juga memperingatkan Jaga persatuan, jangan pecah karena kepentingan golongan.
Solusinya: Pemerintah harus audit. DPR harus awasi. Rakyat harus cerdas.
Jangan sampai ‘demokrasi’ kita dibayar pakai dolar.”
Q: “Itu hoax kan?”
A: “Silahkan cek sendiri di http://ned.org. Itu website mereka. Data publik.”
Q: “Emang salah nerima hibah?”
A: “Tidak salah. Yang salah kalau hibah itu dipakai untuk makar, memecah bangsa, atau mengganti Pancasila. Itu pidana.”
Q: “Bapak anti asing?”
A: “Saya pro Indonesia. Yamin bilang: kerjasama boleh, tapi tidak menjadi jongos asing tetap berKEPRIBADIAN.NASIONAL
KESIMPULAN .
Untuk direnungkan saat ini keadaan bangsa yang karut marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945, tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan UUD 1945, di sana lah tercantum pandangan hidup, falsafah hidup, tujuan hidup, cita-cita hidup.
Kita wajib mengingatkan pada semua elite politik dan pemegang kekuasaan sebab sejak amandemen UUD 1945 negara Proklamasi telah melenceng jauh dari cita-cita proklamasi.
Tidak mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem Individualisme, Liberalisme dan Kapitalisme, negara telah tersesat dari Negara Proklamasi.
Komentar